Mufasyahnews.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, S.E., menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar di Karebosi Premier Hotel Makassar, lantai 19, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Moderator kegiatan, Misbahuddin, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Muhammad Farid Rayendra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan seluruh organisasi perangkat daerah (SKPD) agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Narasumber Firman Wahap, S.IP., M.Adm.KP., menjelaskan bahwa pelayanan publik saat ini harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui layanan yang cepat, mudah, dan mengikuti perkembangan teknologi.
“Pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang tidak berbelit sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran negara,” ujarnya.
Firman juga menilai pengawasan penggunaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik sangat penting agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, narasumber Zulkifli Aljahori menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mempercepat pelayanan administrasi sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Makassar.
“Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan melalui evaluasi berkala untuk memastikan seluruh program tetap berjalan sesuai regulasi dan tujuan yang telah ditetapkan.
Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat proses pelayanan administrasi yang masih dinilai memerlukan waktu cukup lama. Isu tersebut mendapat perhatian para narasumber yang menyebut percepatan layanan sebagai salah satu fokus reformasi birokrasi.
Peserta lainnya juga mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan anggaran daerah agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran. Menanggapi hal itu, narasumber menjelaskan bahwa transparansi, evaluasi rutin, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik.
Menutup kegiatan, Muhammad Farid Rayendra mengapresiasi antusiasme peserta yang aktif memberikan masukan selama forum berlangsung. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Forum tersebut diharapkan mampu mempererat komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
