Mufasyahnews.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengkritik hasil pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar di sepanjang Jalan Metro, Kecamatan Tamalate.
Politisi NasDem itu menilai proyek tersebut jauh dari kata baik dan justru merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek pengaspalan ini sangat mengecewakan.
“Hasilnya belum genap satu bulan sudah rusak, padahal ini menggunakan anggaran dari pajak masyarakat. Seharusnya Dinas PU bertanggung jawab dan segera memperbaikinya,” ungkapnya, Senin (24/2/2025).
Legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) V itu, juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut, mengingat kondisi Jalan Metro sebelumnya tidak terlalu membutuhkan pengaspalan.
Lebih mengejutkan lagi, pekerjaan ini dilakukan saat musim hujan, yang menurutnya adalah kesalahan fatal dalam perencanaan teknis. Pekerjaan pengaspalan ini seperti dipaksakan.
“Padahal, kita semua tahu bahwa pengaspalan tidak seharusnya dilakukan di musim hujan karena kualitasnya akan buruk. Akibatnya, banyak lubang muncul dan bahkan menyebabkan kecelakaan bagi warga,” bebernya.
Sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi D DPRD Makassar ini juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal proyek-proyek infrastruktur agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tahu musim hujan di Kota Makassar berlangsung pada periode tertentu. Seharusnya, ada persiapan lebih awal dalam proses tender dan pelaksanaan proyek agar hasilnya lebih maksimal,” helasnya.
Ia juga mengingatkan Dinas PU agar lebih matang dalam perencanaan dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat fisik. “Jangan sampai anggaran habis, tapi kualitas pekerjaan justru mengecewakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem Makassar ini juga menyoroti bahwa bukan hanya proyek pengaspalan yang bermasalah, tetapi juga berbagai proyek infrastruktur lain seperti pemasangan paving block dan perbaikan drainase.
“Sering kali kita melihat proyek dilakukan tanpa urgensi yang jelas, sementara banyak infrastruktur lain yang justru lebih membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah kota lebih cermat dalam menentukan skala prioritas agar proyek yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika pengerjaan dilakukan asal-asalan, maka dampaknya bukan hanya pemborosan anggaran, tapi juga berisiko terhadap keselamatan warga,” jelasnya.
Sehingga, Legislator dua periode ini juga mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja Dinas PU serta transparansi dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terus berulang dan masyarakat mendapatkan pembangunan yang layak dan berkualitas.
Dengan adanya keluhan dari masyarakat serta berbagai laporan terkait proyek infrastruktur yang dikerjakan asal-asalan.
“Kita berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan jika ada pekerjaan yang tidak sesuai standar,” harapnya.
