Mufasyahnews.com, Makassar – DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengatakan rekomendasi yang disusun merupakan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah sektor menjadi fokus evaluasi DPRD, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah kota dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Menurut Supratman, penyampaian rekomendasi LKPJ tidak hanya menjadi agenda rutin yang bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk pengawasan nyata DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta menghasilkan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menekankan pentingnya menjaga sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas berbagai rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, perencanaan program, serta penganggaran pembangunan Kota Makassar pada periode selanjutnya.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Kota Makassar berharap pelaksanaan pemerintahan ke depan semakin akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan.
