PPID Gelar Rakor Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Lingkup Pemprov Sulsel

- Admin

Sabtu, 26 Agustus 2023 - 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan

Mufasyahnews.com, Makassar – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkup Pemprov Sulsel. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Command Center Kantor Gubernur, Jumat, 25 Agustus 2023 ini diikuti PPID Utama dan Pelaksana dari OPD lingkup Pemprov Sulsel.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang diwakili Asisten I Muhammad Rasyid, mengatakan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sudah sepatutnya kita senantiasa berupaya untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan yang dikelola oleh pemerintah adalah transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebagai pemerintah yang berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan responsif, kita mengakui pentingnya memberikan akses yang mudah kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, salah satu upaya memenuhi hal tersebut yaitu dengan menetapkan informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang merupakan dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Penetapan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan ini, berhubungan erat dengan prinsip transparansi pemerintahan dan perlindungan terhadap informasi yang mungkin memiliki sensitivitas atau dampak negatif jika diakses secara bebas,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk
menjaga keseimbangan antara akses informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang memerlukan keamanan atau kerahasiaan.

“Keberhasilan dari kegiatan ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan juga melindungi kepentingan publik,” pungkasnya.

Dalam rakor ini ditetapkan 39 daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi Pemprov Sulsel. Antara lain, biodata elektronik, identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan, daftar nilai SKP ASN, data rekam medis ASN, data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, harga perkiraan sendiri, dokumen penawaran kontrak, dan lokasi server.

Selanjutnya, internet protokol/IP address privat, bandwitch management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, Sistem Management Database, Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan, Naskah Soal UN/UNBK/UASBN, Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASBN, Data KAK/OE/HPS/RAB, dan Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi.

Informasi yang dikecualikan lainnya, Data Center Room, Surat/Dokumen/Informasi Persandian, Laporan Hasil Pemeriksaan, Bahan/data Pemeriksaan, identitas pelapor/pengadu, proses penjatuhan hukuman disiplin, Laporan Visum ET Repertum, resume medis pasien, dan Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon.

Adapula Dokumen Administrasi layanan. Meliputi, Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan, form pengaduan dan hasil assesmen klien, Laporan hasil pemeriksaan psikologis, Laporan hasil klarifikasi, Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak, Laporan hasil tindak lanjut layanan, Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL.

Kemudian, identitas pribadi terlapor, permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman, alamat rumah aman, Dokumen reintegrasi korban (Berita Acara Penyerahan Klien, Surat Tanda Terima Barang klien, dan Surat Pernyataan Orang Tua klien), Dokumen administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi Akta Cerai, Laporan sosial, Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan, Laporan Polisi, Dll.

Surat terminasi, Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Review, Evaluasi, Monev), Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH, dan Dokumen perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan.

Berita Terkait

Helat Halal Bihalal Idul Adha, Kediaman Indira Yusuf Ismail Ramai Dikunjungi Warga Makassar
Yayasan Tamalatea Makassar Gelar Sholat Idul Adha 1445 H dan Penyembelihan Hewan Kurban
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Saksikan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna
Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijiriah, Ketua DPRD Sulsel Dampingi Penjabat Gubernur Sulsel Kunjungan Operasi Pasar
Andi Arsjad Harap Kualitas Pelayanan Masyarakat Makin Meningkat di Peresmian Gedung Baru Kanwil Kemenkumham Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Usulkan Penetapan 21 Desa Antikorupsi ke KPK
Peringanti Haul Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin yang ke 354 th FKGP-SH Lakukan Ziarah dan Doa Dikatangka
2024 Dikerjakan, Gedung Ammatoa Segera Dibangun Sebagai Pusat Seni Budaya dan Perkantoran

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 07:24 WIB

Helat Halal Bihalal Idul Adha, Kediaman Indira Yusuf Ismail Ramai Dikunjungi Warga Makassar

Senin, 17 Juni 2024 - 14:15 WIB

Yayasan Tamalatea Makassar Gelar Sholat Idul Adha 1445 H dan Penyembelihan Hewan Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 13:55 WIB

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Saksikan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna

Minggu, 16 Juni 2024 - 14:52 WIB

Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijiriah, Ketua DPRD Sulsel Dampingi Penjabat Gubernur Sulsel Kunjungan Operasi Pasar

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:07 WIB

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Usulkan Penetapan 21 Desa Antikorupsi ke KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:33 WIB

Peringanti Haul Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin yang ke 354 th FKGP-SH Lakukan Ziarah dan Doa Dikatangka

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:23 WIB

2024 Dikerjakan, Gedung Ammatoa Segera Dibangun Sebagai Pusat Seni Budaya dan Perkantoran

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:18 WIB

Kepulauan Selayar Ikut Ramaikan Festival Sulsel Menari 2024: Libatkan 1000 Penari dan Pecahkan Rekor MURI

Berita Terbaru