Mufasyahnews.com, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, kembali menyapa masyarakat melalui kegiatan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Pada Kamis, 12 Februari 2026, legislator dari Partai NasDem itu menggelar reses di tiga titik wilayah Kecamatan Manggala, yakni di Jalan Romang Tangayya Dalam, Kelurahan Manggala, Jalan Inspeksi PAM Baruga, Kelurahan Antang, serta Jalan Daeng Moha Lasuloro, Kelurahan Antang. Ketiga lokasi tersebut merupakan bagian dari daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Manggala dan Panakkukang.
Reses merupakan agenda konstitusional anggota DPRD yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Melalui forum tersebut, berbagai kebutuhan dan keluhan warga dapat diidentifikasi sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah.
Dalam pertemuan dengan warga, Supratman menerima beragam usulan dan keluhan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan, bantuan untuk masjid, pengadaan kamera pengawas (CCTV), hingga persoalan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Makassar.
“Di beberapa tempat itu berbeda-beda variabel terkait dengan apa yang menjadi keluhannya,” ujar Supratman saat menanggapi berbagai masukan dari warga.
Dari sejumlah persoalan yang muncul, Supratman memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset daerah, terutama aset sekolah yang hingga kini belum seluruhnya memiliki sertifikat kepemilikan. Menurutnya, sertifikasi aset menjadi langkah penting untuk menjamin legalitas lahan sekaligus mendukung akses pemerintah terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, keberadaan sertifikat menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan bantuan pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, pemerintah daerah perlu mempercepat proses administrasi dan legalisasi aset yang masih belum memiliki alas hak yang jelas.
“Karena mesti harus ada, karena katanya tidak bisa dapat DAU atau DAK kalau tidak memiliki sertifikat alas haknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Supratman mengingatkan bahwa aset pemerintah yang tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tidak tertutup kemungkinan lahan yang belum tersertifikasi dapat diklaim atau dikuasai pihak lain apabila tidak segera ditertibkan.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menyusun langkah-langkah strategis dan terukur guna mempercepat proses sertifikasi aset, khususnya lahan sekolah yang menjadi penunjang utama sektor pendidikan.
“Ini sangat penting untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota agar sesegera mungkin mengatur langkah-langkah terkait pensertifikatan lahan-lahan sekolah kita,” katanya.
Selain membahas pembangunan dan aset daerah, Supratman juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Menjelang bulan Ramadan, ia menilai peran keluarga sangat penting dalam mengawasi aktivitas anak-anak agar tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan, seperti tawuran maupun perilaku menyimpang lainnya.
Menurutnya, sejumlah kasus yang melibatkan remaja kerap meningkat pada momen tertentu, termasuk selama bulan Ramadan. Oleh sebab itu, orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pendidikan yang baik kepada anak-anak, khususnya mereka yang masih berusia di bawah umur.
“Menjelang Ramadan biasanya tawuran yang melibatkan anak-anak cukup rawan. Karena itu saya mengingatkan para orang tua yang hadir agar menjaga dan mengawasi anak-anaknya,” ujarnya.
Kehadiran Supratman dalam kegiatan reses tersebut disambut antusias warga. Forum dialog yang berlangsung terbuka menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Sebagai wakil rakyat, Supratman menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi yang masuk agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Melalui komunikasi yang terbangun antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan berbagai persoalan yang ada dapat memperoleh solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
