Mufasyahnews.com, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, meminta wacana pemotongan gaji pejabat sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah dimulai dari jajaran pimpinan negara. Menurutnya, langkah penghematan harus diawali dari presiden, wakil presiden, hingga para menteri sebagai bentuk keteladanan.
Pernyataan itu disampaikan Andreas saat dihubungi pada Senin (16/3/2026). Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pihak lain tanpa contoh nyata dari level tertinggi pemerintahan.
“Kalau mau penghematan, harus mulai dari diri sendiri dulu. Dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga pejabat negara,” ujarnya.
Ia menilai, contoh dari pimpinan sangat penting agar semangat efisiensi benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa itu, kebijakan pemotongan dinilai tidak akan efektif.
Selain itu, Andreas juga mendorong pemerintah mengevaluasi kembali belanja negara yang dinilai masih belum efisien. Ia menyebut pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai sektor.
Menurutnya, pemerintah perlu menyisir anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan penggunaan dana lebih tepat sasaran. Program yang tidak mendesak, kata dia, sebaiknya ditunda sebagai bagian dari langkah penghematan.
“Anggaran yang tidak urgent bisa ditunda dulu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Prabowo menyebut Pakistan menerapkan kebijakan penghematan, mulai dari pemotongan gaji menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia, terutama saat harga energi global meningkat. Dalam rapat itu, pemerintah juga membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik Timur Tengah terhadap kenaikan harga energi.
Prabowo menambahkan, dana hasil penghematan di Pakistan dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat rentan, termasuk melalui pemotongan gaji pejabat tinggi negara.
