Mufasyahnews.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, melaksanakan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 pada 11–12 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di sejumlah kelurahan di wilayah Daerah Pemilihannya itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung terkait berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, hingga persoalan sosial yang masih dihadapi warga.
Reses yang digelar selama dua hari tersebut menyasar beberapa wilayah di Kecamatan Tamalate, Mamajang, dan Mariso. Dalam setiap pertemuan, warga menyampaikan beragam keluhan dan usulan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
Pada hari pertama, Rabu (11/2/2026), kegiatan diawali di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate. Di wilayah ini, persoalan banjir menjadi keluhan utama masyarakat. Warga menyoroti kondisi banjir yang kerap terjadi di sekitar SD Inpres Mallengkeri akibat saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan keberadaan pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga menghambat aliran air. Warga mengusulkan pengerukan drainase secara menyeluruh serta penataan lingkungan untuk mencegah terjadinya genangan saat musim hujan. Persoalan kabel listrik yang dinilai semrawut di RW 1 dan RW 2 turut menjadi perhatian karena dianggap berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Masih di Kelurahan Mangasa, warga juga menyoroti kondisi banjir yang terjadi di sekitar SMP Negeri 26 Makassar. Mereka berharap adanya perbaikan sistem drainase serta peningkatan kualitas jalan agar genangan air tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat maupun proses belajar mengajar di kawasan tersebut.
Kegiatan reses kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Jongaya. Di lokasi ini, masyarakat menyampaikan kebutuhan penambahan rambu-rambu lalu lintas guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Warga juga mengusulkan pengadaan kursi untuk mendukung pelayanan Posyandu di lingkungan mereka.
Selain itu, warga meminta adanya penertiban kendaraan operasional perusahaan air minum yang sering menggunakan bahu jalan sebagai area parkir. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan permukiman.
Tidak hanya itu, warga Jongaya juga mengangkat persoalan program bedah rumah yang dinilai belum mendapat tindak lanjut maksimal. Keluhan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif kembali mencuat dalam dialog bersama legislator tersebut. Di sektor infrastruktur, masyarakat meminta perbaikan jalan di RW 5 dan Lorong 3 Lepping yang kondisinya dinilai memerlukan perhatian segera demi menunjang mobilitas warga.
Pada titik berikutnya di Kelurahan Balang Baru, usulan warga masih didominasi kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di kawasan Vaping Blok. Selain itu, masyarakat mengusulkan bantuan bibit bunga dan pohon untuk mendukung program penghijauan lingkungan.
Warga juga mengajukan pemanfaatan lahan bekas sumur yang tidak lagi digunakan untuk pembangunan Posyandu. Usulan tersebut dinilai penting guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat setempat, terutama ibu dan anak.
Memasuki hari kedua, Kamis (12/2/2026), reses dilanjutkan di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali menyampaikan kebutuhan pengerukan drainase sebagai solusi atas persoalan genangan yang sering terjadi di lingkungan mereka.
Selain persoalan drainase, masyarakat juga mengeluhkan status desil bantuan sosial dan KIS yang tidak aktif. Warga berharap adanya pembenahan data penerima bantuan agar program pemerintah dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah kebutuhan sekolah terpadu untuk mengakomodasi siswa yang terkendala sistem zonasi. Menurut warga, kebijakan zonasi masih perlu dievaluasi agar akses pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di sekitar sekolah.
Dalam dialog tersebut, warga juga menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses validasi data bantuan sosial. Mereka menilai perangkat wilayah memiliki pemahaman yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat sehingga dapat membantu memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Tak hanya itu, usulan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur lingkungan turut disampaikan. Warga berharap adanya pengaspalan Jalan Harimau di RW 4 serta rehabilitasi sejumlah ruas jalan di RW 3 yang kondisinya mulai mengalami kerusakan.
Setelah dari Mamajang, kegiatan reses berlanjut ke Kecamatan Mariso dengan titik pertama di Kelurahan Kampung Buyang. Masyarakat kembali menyampaikan persoalan terkait data desil bantuan sosial, kebutuhan perbaikan drainase di sejumlah lorong, serta rehabilitasi jalan di kawasan Vaping Blok dan Jalan Flamboyan.
Menurut warga, kondisi Jalan Flamboyan sering mengalami genangan karena posisi badan jalan lebih rendah dibandingkan permukaan di sekitarnya. Karena itu, mereka berharap adanya penanganan yang komprehensif agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Pada titik terakhir di Kelurahan Mariso, warga kembali menyoroti kebutuhan pengerukan drainase di beberapa RW. Selain itu, masyarakat mengusulkan rehabilitasi kantor kelurahan menjadi bangunan dua lantai guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Usulan pembangunan SMP 56 Unggulan juga menjadi salah satu aspirasi prioritas yang disampaikan warga. Mereka berharap keberadaan sekolah tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah Mariso dan sekitarnya.
Selain bidang pendidikan, warga turut mengusulkan pembangunan pos kamling untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Masyarakat juga mengajukan alih fungsi WC umum yang sudah tidak digunakan menjadi pos ronda, serta penggantian penutup got yang rusak dengan material beton yang lebih kuat dan tahan lama.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses, Muhammad Farid Rayendra menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Makassar.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui jalur pembahasan di DPRD agar dapat direalisasikan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, partisipasi aktif warga dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Reses adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi aktif warga menjadi kunci agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tutupnya.
