Ribuan Petugas Pengairan Bakal Seruduk DPRD Provinsi

- Admin

Senin, 14 Oktober 2024 - 19:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan honorer Non ASN APBN Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih mempertanyakan nasib mereka agar bisa ikut untuk seleksi PPPK tahun ini.

Ribuan honorer Non ASN APBN Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih mempertanyakan nasib mereka agar bisa ikut untuk seleksi PPPK tahun ini.

Mufasyahnews.com, – Ribuan honorer Non ASN APBN Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih mempertanyakan nasib mereka agar bisa ikut untuk seleksi PPPK tahun ini.

Sekitar 2000 lebih tenaga Non ASN APBN lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan masih belum jelas nasibnya untuk bisa ikut seleksi PPPK.

Non ASN APBN yang bertugas di setiap Daerah Irigasi atau Pengairan se-Sulawesi Selatan berharap kepada Dinas SDA CKTR Provinsi Sulawesi Selatan agar segera mencari solusi agar mereka bisa ikut seleksi PPPK tanpa terkecuali.

Mereka mendesak instansi terkait agar perekrutan PPPK bagi Non ASN APBN dan Non ASN APBD tetap di samakan dengan instansi lain. Menurutnya hal ini sangat tidak adil, apalagi sudah puluhan tahun mengabdi menjadi petugas pengairan di daerah irigasinya masing-masing.

Menindaklanjuti hal tersebut, di perkirakan ribuan Petugas pengairan akan menduduki Gedung DPRD Provinsi, Senin 14 Oktober 2024. Hingga saat ini massa mulai berdatangan dari berbagai wilayah daerah Irigasi (DI) di sejumlah kabupaten.

Mereka juga sudah melayangkan surat aksi damai ke DPRD dan pihak Kepolisian setempat. Petugas Pengairan menuntut agar ikut seleksi PPPK, karena hingga saat ini formasi untuk seleksi PPPK khusus Petugas Pengairan belum ada.

Informasi yang di himpun, semua non ASN yang sudah masuk database, baik non ASN APBN maupun non ASN APBD harus ikut seleksi semua tanpa terkecuali.

Jika tidak ikut seleksi PPPK tahun 2024, maka otomatis akan di hapus namanya pada tahun 2025, artinya tidak ada lagi tenaga honorer tahun 2025 sesuai instruksi dari Kemenpan RB

Berita Terkait

Pimpinan DPRD Makassar Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kantor DPRD
DPRD Makassar Sampaikan Duka Cita atas Insiden Hilang Kontak Pesawat ATR 42-500
DPRD Kota Makassar Sambut Hangat Kunjungan Kerja DPRD Sulawesi Barat, Perkuat Sinergi Kelembagaan
Komisi C DPRD Makassar Desak Pemkot Perkuat Penanganan Banjir Secara Terpadu
DPRD Makassar Desak Rapat Lintas OPD untuk Tuntaskan Ganti Rugi Lahan Warga Manggala
Wakil Ketua DPRD Makassar Tegaskan Pentingnya Aspirasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran
DPRD Makassar Soroti Minimnya Anggaran Penyediaan Kain Kafan untuk Warga Miskin
Komisi B DPRD Makassar Perkuat Koordinasi Internal Demi Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 17:42 WITA

Pimpinan DPRD Makassar Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kantor DPRD

Rabu, 30 September 2026 - 17:39 WITA

DPRD Makassar Sampaikan Duka Cita atas Insiden Hilang Kontak Pesawat ATR 42-500

Rabu, 30 September 2026 - 17:34 WITA

DPRD Kota Makassar Sambut Hangat Kunjungan Kerja DPRD Sulawesi Barat, Perkuat Sinergi Kelembagaan

Rabu, 30 September 2026 - 17:31 WITA

Komisi C DPRD Makassar Desak Pemkot Perkuat Penanganan Banjir Secara Terpadu

Rabu, 30 September 2026 - 17:26 WITA

DPRD Makassar Desak Rapat Lintas OPD untuk Tuntaskan Ganti Rugi Lahan Warga Manggala

Rabu, 30 September 2026 - 16:31 WITA

DPRD Makassar Soroti Minimnya Anggaran Penyediaan Kain Kafan untuk Warga Miskin

Rabu, 30 September 2026 - 16:28 WITA

Komisi B DPRD Makassar Perkuat Koordinasi Internal Demi Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

Rabu, 30 September 2026 - 16:23 WITA

Kasus Kekerasan Naik Signifikan, DPRD Makassar Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru