Mufasyahnews.com, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menyiapkan langkah komprehensif menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino 2026, dengan menempatkan distribusi air bersih sebagai prioritas utama penanganan.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, mengatakan pihaknya telah merampungkan dokumen teknis berupa rencana kontinjensi (Renkon) yang menjadi pedoman dalam penanganan berbagai jenis bencana, termasuk kekeringan. Dokumen tersebut disusun bersama Wali Kota Makassar dan sejumlah pemangku kepentingan.
“Semua sudah kami siapkan dalam dokumen teknis. Jadi saat bencana terjadi, penanganan bisa langsung berjalan sesuai panduan,” ujar Fadli saat ditemui di sela gladi Peringatan Hari Kebencanaan Nasional di Kantor BPBD Makassar, Jalan Kerung-kerung, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, ada tiga dampak utama yang menjadi fokus kewaspadaan pemerintah, yakni krisis air bersih, peningkatan risiko kebakaran, dan gangguan kesehatan masyarakat.
Krisis air bersih dinilai sebagai ancaman paling mendesak. BPBD telah menyiapkan lebih dari 1.000 unit tandon air untuk didistribusikan secara bertahap ke wilayah terdampak. Saat ini, sekitar 100 unit sudah tersedia dan mulai disalurkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan warga.
Distribusi bantuan akan dilakukan setelah melalui proses asesmen di lapangan untuk menentukan tingkat urgensi di masing-masing wilayah. “Air merupakan kebutuhan dasar, sehingga penyalurannya menjadi prioritas utama saat kekeringan,” kata Fadli.
Selain itu, potensi kebakaran juga diperkirakan meningkat seiring naiknya suhu udara. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama di kawasan padat penduduk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD memperkuat koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran dan menyiapkan posko di titik rawan.
Di sektor kesehatan, kekeringan berisiko memicu berbagai penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tuberkulosis, dan penyakit kulit akibat keterbatasan air bersih. BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan langkah pencegahan, obat-obatan, dan penanganan dini.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, BPBD juga membentuk Satuan Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) yang akan berfungsi sebagai pusat komando. Sejumlah instansi dilibatkan sesuai tugasnya, mulai dari PDAM untuk distribusi air, pemadam kebakaran untuk penanganan kebakaran, hingga dukungan sektor kesehatan.
BPBD turut menggandeng berbagai pihak, termasuk BUMN, perbankan seperti BNI dan Mandiri, serta lembaga sosial seperti Baznas dan Dompet Dhuafa.
Fadli menegaskan, penetapan status tanggap darurat menjadi langkah penting agar penanganan dapat berjalan optimal. Status tersebut membuka akses terhadap berbagai sumber pendanaan, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP), hingga bantuan dari pemerintah pusat.
“Kami menargetkan awal Mei sudah ada penetapan status siaga, bahkan bisa meningkat menjadi tanggap darurat jika didukung data BMKG,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurutnya, sebagian besar upaya penyelamatan justru dilakukan oleh warga sendiri.
“Sebanyak 95 persen penyelamatan dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu, keluarga, maupun lingkungan sekitar,” katanya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BPBD akan menggelar simulasi dan latihan penanganan bencana yang melibatkan pemerintah, swasta, dan relawan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menyebut fenomena tersebut berpotensi memicu kekeringan panjang, menurunkan curah hujan, serta mengganggu ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan BPBD sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait distribusi air bersih. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran kecamatan diminta bergerak terpadu, dengan BPBD sebagai sektor utama pelaksana di lapangan.
Munafri menekankan pentingnya perencanaan yang detail dan dapat dieksekusi, mulai dari sumber air, armada distribusi, hingga mekanisme penyaluran ke masyarakat. Ia juga meminta simulasi dilakukan secara rinci di setiap wilayah untuk memastikan kesiapan menghadapi krisis.
“Simulasi harus detail. Jika ada wilayah kekurangan air, kita harus sudah tahu bagaimana air didistribusikan, siapa yang bertugas, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, krisis air memiliki dampak luas, mulai dari meningkatnya penyakit, terganggunya aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga potensi konflik sosial. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarinstansi harus berjalan efektif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
