Mufasyahnews.com, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Makassar terkait perlunya reformasi menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Ruang Banggar Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Rabu (10/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD untuk mendengarkan serta menelaah berbagai masukan yang disampaikan HMI. Turut hadir dalam forum tersebut Ari Ashari, Ray Suryadi, Mukhlis A. Misbah, Adi Akbar, dr. Fahrizal, A. Odhika, Eshin Usami, dan Andi Makmur Burhanudin.
Dalam pemaparannya, HMI Cabang Makassar menilai implementasi program CSR di bidang pendidikan masih memerlukan pembenahan agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, sejumlah program yang telah berjalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan di Kota Makassar.
HMI mendorong agar pemerintah mengubah paradigma pelaksanaan CSR, dari yang selama ini dinilai lebih bersifat seremonial menjadi program pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, HMI mengusulkan penyusunan peta kebutuhan pendidikan yang berbasis data sebagai acuan dalam penyaluran program CSR. Langkah tersebut dinilai penting agar kontribusi perusahaan dapat diarahkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah, peserta didik, maupun lembaga pendidikan.
Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. HMI berharap pengelolaan dana CSR dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat diawasi bersama dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Forum RDPU juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dinilai menjadi kunci untuk memastikan program CSR tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendukung pembangunan pendidikan secara berkesinambungan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi pemikiran yang disampaikan HMI Cabang Makassar. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan DPRD dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.
Melalui RDPU ini, DPRD Kota Makassar berharap tercipta langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola CSR di sektor pendidikan. Reformasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Makassar yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
