Mufasyahnews.com, Makassar – Aktivis muda Kota Makassar, Abdul Faisal, menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia terkait kebijakan energi di Kota Makassar tidak tepat, karena persoalan energi merupakan isu teknis yang berada dalam kewenangan kementerian dan lembaga yang membidangi sektor tersebut.
Menurut Abdul Faisal, pengelolaan energi, termasuk pemanfaatan energi yang berasal dari pengelolaan sampah, membutuhkan kajian yang komprehensif serta melibatkan berbagai instansi teknis yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berpendapat, setiap pejabat publik sebaiknya menyampaikan pandangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah yang sedang menjalankan program pembangunan.
“Persoalan energi merupakan isu yang kompleks dan teknis. Karena itu, setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik sebaiknya mengacu pada kewenangan masing-masing lembaga agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Abdul Faisal, Rabu (5/8/2026).
Abdul Faisal juga menyoroti pernyataan yang menyebut persoalan tersebut harus diselesaikan dalam waktu dua minggu dan apabila tidak tercapai akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, pendekatan seperti itu tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi Kota Makassar.
“Makassar memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda dengan daerah lain. Setiap kebijakan membutuhkan kajian yang matang, penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, serta sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan tenggat waktu tanpa mempertimbangkan berbagai aspek teknis di lapangan,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu diberikan ruang untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi alternatif sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Menurutnya, inovasi tersebut tetap harus berjalan dalam koridor regulasi yang berlaku serta didukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis.
Lebih lanjut, Abdul Faisal mengatakan keberhasilan program pengelolaan sampah dan energi tidak hanya bergantung pada target penyelesaian, tetapi juga pada kualitas perencanaan, kesiapan infrastruktur, dukungan masyarakat, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Ia berharap pemerintah pusat dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, sehingga setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan energi, lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutup Abdul Faisal.
