Diatas Rata-Rata Nasional, Dimensi Hukum Penyumbang Skor Tertinggi

- Admin

Sabtu, 17 Juni 2023 - 23:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council

Mufasyahnews.com, Jakarta – Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dalam National Assessment Council (NAC) Forum yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta, Selasa hingga Kamis 13 s.d 15 Juni 2023.

Berdasarkan hasil NAC yang merupakan forum penyelia nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), diketahui jika IKIP tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 lalu. Secara nasional nilai IKIP Indonesia naik menjadi 75,40 di tahun 2023. Angka ini mengalami peningkatan 0,97 poin dibanding tahun 2022 yang berada pada skor 74,43 atau posisi “Sedang”.

Sebagai salah satu provinsi yang mendorong penuh keterbukaan informasi publik, Sulawesi Selatan juga termasuk sebagai wilayah dengan lonjakan nilai IKIP tahun ini. Berdasarkan hasil NAC Forum, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan indeks pada Keterbukaan Informasi yang terbilang signifikan yakni 76,64 dari tahun 2022 yang hanya berada pada skor 70,58.

Angka ini mendorong posisi Sulsel yang sebelumnya berada pada posisi lima terbawah dari 34 Provinsi di tahun 2022 berhasil menduduki posisi ke-19 di tahun 2023. Angka IKIP Sulsel juga berada di atas nilai IKIP secara nasional.

Salah satu dimensi yang menyumbang skor tertinggi pada nilai IKIP Sulsel yakni dimensi hukum terkait langsung dengan kepastian memperoleh perlindungan dalam mengakses informasi publik dan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berkepastian, berkeadilan dan dilaksanakan secara independen.

Sementara itu Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn menilai pelaksanaan IKIP 2023 ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh kelompok kerja daerah yang terlibat aktif. Selain itu, peran Kelompok Kerja Daerah dan Informan Ahli  yang memberikan penilaiannya atas implementasi keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing serta Informan Ahli nasional untuk penilaiannya sesuai dengan data dan fakta sebenarnya.

Hasil survei IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, menurut Rospita, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.

“Berbagai rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik di setiap provinsi akan disampaikan pemerintah daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi.

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum di mana ketiga hal ini merupakan bidang yang penting untuk menjadi fondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

NAC Forum IKIP 2023 dihadiri oleh Para Informan Ahli Nasional, Para Tim Ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dari 34 Provinsi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 34 Provinsi serta perwakilan Pokja Daerah IKIP 2023. Kegiatan ini  juga dirangkaikan dengan lokakarya yang diikuti oleh peserta melalui luring dan daring.

Berita Terkait

Jepang Jajaki Kerjasama Pariwisata, Investasi Infrastruktur, dan Pendidikan di Sulawesi Selatan
Staf Ahli Bidang Turdara Koopsud II Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Gubernur Sulsel
LDRH Membungkam Tantangan Dengan Sayap Progresif Piala Sultan Alauddin Makassar
Kompetisi Debat Hukum Nasional dalam Rangka Milad ke-3 Lembaga Debat dan Riset Hukum UIN Alauddin Makassar
Kejati Sul-Sel Mendapatkan Penghargaan Terbaik I Se Indonesia Kategori SATKER Pengelolaan Anggaran Tertinggi
Adnan Purichta Ichsan Harap Gowa Peringkat Tiga Terbaik PPD 2024 di Indonesia
Gerakan Pangan Murah Serentak di Sulsel Jadi Contoh Nasional
Pj Gubernur Sulsel Paparkan Rencana Pembangunan di Depan Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju

Berita Terkait

Selasa, 4 Juni 2024 - 07:07 WIB

Jepang Jajaki Kerjasama Pariwisata, Investasi Infrastruktur, dan Pendidikan di Sulawesi Selatan

Sabtu, 1 Juni 2024 - 13:42 WIB

Staf Ahli Bidang Turdara Koopsud II Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Gubernur Sulsel

Jumat, 24 Mei 2024 - 12:24 WIB

LDRH Membungkam Tantangan Dengan Sayap Progresif Piala Sultan Alauddin Makassar

Sabtu, 11 Mei 2024 - 13:53 WIB

Kompetisi Debat Hukum Nasional dalam Rangka Milad ke-3 Lembaga Debat dan Riset Hukum UIN Alauddin Makassar

Sabtu, 27 April 2024 - 11:36 WIB

Kejati Sul-Sel Mendapatkan Penghargaan Terbaik I Se Indonesia Kategori SATKER Pengelolaan Anggaran Tertinggi

Senin, 25 Maret 2024 - 13:32 WIB

Adnan Purichta Ichsan Harap Gowa Peringkat Tiga Terbaik PPD 2024 di Indonesia

Kamis, 7 Maret 2024 - 14:35 WIB

Gerakan Pangan Murah Serentak di Sulsel Jadi Contoh Nasional

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:53 WIB

Pj Gubernur Sulsel Paparkan Rencana Pembangunan di Depan Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju

Berita Terbaru