Memegang Teguh Ideologi IPM di Tengah Maraknya Politik

- Admin

Kamis, 3 Oktober 2024 - 23:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Muhammad Osama Yusuf

Penulis: Muhammad Osama Yusuf

Mufasyahnews.com, Parepare-Arah gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah untuk mewujudkan tatanan sosial yang kondusif bagi perkembangan pelajar.

IPM hadir sebagai ruang berproses bagi setiap pelajar untuk mempertajam khazanah keilmuan serta memiliki karakter berpikir kritis, seperti yang dicita-citakan dalam konsep perkaderan era baru yang dicanangkan oleh Pimpinan Pusat IPM.

Kehadiran IPM mampu menjadi angin segar demi terbentuknya generasi emas yang memiliki soft skill, sehingga mampu bersaing di lingkup internal maupun eksternal IPM.

Belum basi rasanya arahan dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel pada saat membawakan amanat di forum Rakerwil PW IPM Sulsel di Jeneponto, dalam hal ini Prof. Ambo, yang mengatakan bahwa “seharusnya IPM memasifkan perkaderan dan tidak boleh goyang.

Jangan mengorbankan organisasi hanya karena jabatan, apalagi mengorbankan prinsip hanya karena harta. Prinsip yang harus kita pegang adalah jujur, amanah, dan fathanah”.

Kemudian, di forum yang sama, narasi politik dari Ketua Umum PW IPM Sulsel menyatakan sikap politik tegak lurus bersama Pemuda Muhammadiyah. Pernyataan ini tidak seharusnya diucapkan oleh seorang Ketua Umum PW IPM Sulsel di forum Rakerwil.

Melihat urgensi kegiatan tersebut, yang seharusnya membahas tentang arah gerak idealis PW IPM Sulsel selama satu periode ke depan, sangat disayangkan narasi tersebut telah mencoreng substansi forum Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah).

Tak cukup sampai di situ, narasi politik ini semakin ditegaskan dengan adanya pernyataan sikap dari Sekretaris Bidang Organisasi PW IPM Sulsel secara gamblang di media sosial (Instagram) yang mendukung salah satu calon kepala daerah dengan menggunakan atribut organisasi.

Menurut hemat saya, saya tidak ada larangan individu untuk mendukung calon tertentu, karena setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya.

Namun, jika dukungan tersebut dilakukan dengan menggunakan atribut organisasi dan diposting di media sosial, hal ini berpotensi membentuk stigma sosial.

Ini dapat membuat masyarakat, terutama kader-kader muda IPM, melihat organisasi kita sebagai objek yang berafiliasi dengan partai politik.

Apakah ini tidak akan menimbulkan konflik baru bagi integritas dan tujuan IPM?

Yang kita ketahui bersama, Kader IPM tidak seharusnya ikut andil secara proaktif dalam kegiatan praktik politik dalam bentuk apa pun, karena dapat mencederai ideologi dasar IPM itu sendiri.

Keterlibatan ini dapat mengaburkan tujuan utama dan prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh IPM. Dan tentunya salah satu prinsip ber-IPM adalah tidak ikut andil dalam gerakan politik praktis dengan membawa identitas IPM.

Keberadaan Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di tengah masyarakat politik berfungsi sebagai kontrol sosial bagi para pelaku politik.

Peran penting IPM dalam keberlangsungan tatanan politik terletak pada kemampuannya untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran bernegara, terutama dalam pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada kelayakan visi dan misi calon. Hal ini merupakan langkah mendasar yang perlu dilakukan oleh IPM.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi Ayahanda PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Sulsel untuk memberikan ultimatum kepada kader-kader yang terlibat aktif dalam praktik politik, yang secara sadar mencoreng ideologi dasar Muhammadiyah.

Kami, kader IPM Sulsel, menaruh harapan besar pada setiap regulasi yang diputuskan oleh Pimpinan Wilayah IPM Sulsel, di mana regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan umpan balik positif bagi kader-kader IPM Sulsel.

Sebagai salah satu kader IPM Sulsel yang aktif di tingkatan daerah, saya merasa cemas dengan huru-hara yang sedang terjadi di tubuh Pimpinan Wilayah IPM Sulsel.

Mendiami keadaan ini sama saja dengan mengamini setiap ketimpangan di tubuh pimpinan.

Bukankah kecemasan itu hadir sebagai bentuk kepedulian?

Maka dari itu, penting rasanya menampakkan kepedulian itu dengan memberikan sedikit banyaknya pengingat kepada para pimpinan yang saya anggap telah mampu menimbang setiap tindakan yang mereka buat.

Muhammad Osama Yusuf, Ketua Bidang Perkaderan PD IPM Kota Parepare

Berita Terkait

Trump Kenakan Tarif 50% untuk Brasil, Singgung Penanganan Kasus Bolsonaro
Kadis Sosial Dampingi Wali Kota Makassar dalam Kegiatan Khitanan Massal dan Donor Darah Gratis
KPK Periksa Gubernur Khofifah Soal Dana Hibah Pokmas 2019–2022
Sekdis Sosial Makassar Hadiri Pembukaan Talent Scouting “Mendobrak Batas” untuk Atlet Disabilitas
Tom Lembong Nilai Jaksa Ubah Tuduhan dalam Kasus Impor Gula
Isu Praktik Prostitusi di Sekitar IKN, Basuki: Bukan di Kawasan Inti
Gibran Ditugaskan Koordinasikan Isu Strategis Papua, Mendagri: Tak Harus Berkantor di Sana
Trump Kenakan Tarif 32%, Indonesia Hadapi Ancaman PHK Massal

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:22 WITA

Trump Kenakan Tarif 50% untuk Brasil, Singgung Penanganan Kasus Bolsonaro

Kamis, 10 Juli 2025 - 14:24 WITA

Kadis Sosial Dampingi Wali Kota Makassar dalam Kegiatan Khitanan Massal dan Donor Darah Gratis

Kamis, 10 Juli 2025 - 10:54 WITA

KPK Periksa Gubernur Khofifah Soal Dana Hibah Pokmas 2019–2022

Kamis, 10 Juli 2025 - 07:12 WITA

Sekdis Sosial Makassar Hadiri Pembukaan Talent Scouting “Mendobrak Batas” untuk Atlet Disabilitas

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:56 WITA

Tom Lembong Nilai Jaksa Ubah Tuduhan dalam Kasus Impor Gula

Rabu, 9 Juli 2025 - 08:28 WITA

Gibran Ditugaskan Koordinasikan Isu Strategis Papua, Mendagri: Tak Harus Berkantor di Sana

Selasa, 8 Juli 2025 - 16:36 WITA

Trump Kenakan Tarif 32%, Indonesia Hadapi Ancaman PHK Massal

Selasa, 8 Juli 2025 - 15:27 WITA

DPRD Makassar Soroti Ketidakjelasan Program Seragam Gratis Jelang Tahun Ajaran Baru

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

KPK Periksa Gubernur Khofifah Soal Dana Hibah Pokmas 2019–2022

Kamis, 10 Jul 2025 - 10:54 WITA

Hukum & Kriminal

Tom Lembong Nilai Jaksa Ubah Tuduhan dalam Kasus Impor Gula

Rabu, 9 Jul 2025 - 14:56 WITA