Mufasyahnews.com, Makassar – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk mengadakan berbagai kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Rabu (4/6).
Tito menegaskan, keputusan tersebut telah melalui pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran tidak sepenuhnya dilarang, meskipun pemerintah pusat tetap mendorong efisiensi penggunaan anggaran.
“Pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Saya pastikan itu karena saya sudah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo,” kata Tito dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti pentingnya sektor perhotelan dan restoran bagi perekonomian daerah. Menurut Tito, pelaku usaha di bidang tersebut menggantungkan hidup dari kegiatan yang melibatkan pemerintah, seperti pelatihan, seminar, dan forum diskusi.
“Jangan sampai hotel dan restoran mati. Sektor ini menghidupi banyak orang, mulai dari pekerja hingga penyedia bahan makanan,” ujarnya.
Tito mengingatkan bahwa penghematan anggaran bukan berarti menghilangkan seluruh kegiatan yang berpotensi mendukung roda ekonomi lokal. Ia menyarankan agar pemda tetap menjalankan program-program yang bermanfaat namun dengan pengelolaan yang bijak.
“Silakan dikurangi, tapi jangan sampai ditiadakan sepenuhnya,” tambahnya.
Kebijakan ini muncul di tengah pengurangan anggaran sebesar Rp50 triliun yang dialokasikan kepada lebih dari 500 daerah di Indonesia. Tito berharap pelonggaran aturan ini dapat menjadi solusi agar pemda tetap dapat menjalankan kegiatan strategis sekaligus membantu sektor usaha terdampak.
