Pemkot Makassar Siapkan Lahan Kantor SPKKL Bakamla RI Wilayah Tengah

- Admin

Kamis, 8 Juni 2023 - 08:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Tengah tidak lama lagi mempunyai Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Tengah tidak lama lagi mempunyai Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut

Mufasyahnews.com, Makassar – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Tengah tidak lama lagi mempunyai Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) di Kota Makassar.

Kepala Kantor Bakamla RI Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Octavianus Budi Santoso mengatakan stasiun pemantauan di Makassar akan didirikan di Kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya.

“Di Makassar lokasi sudah diberikan pak wali kota itu di Untia. Langsung di support dan kami sungguh terima kasih,” kata Laksma Bakamla Octavianus Budi Santoso, usai menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Amirullah, Selasa (06/06/2023).

Rencananya ada 13 titik di wilayah kerja Bakamla RI Zona Maritim Tengah yang akan dibangun stasiun. Salah satunya di Kota Makassar.

“Makassar memang belum ada, kami baru punya lima stasiun dan rencananya akan ada 13 stasiun karena wilayah tugas kita luas sampai di Kalimantan,” tuturnya.

Bakamla Zona Maritim Tengah  memiliki wilayah tugas yang cukup luas, meliputi 12 Provinsi yang berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Yang mana di bagian utara berbatasan langsung dengan perairan Malaysia dan Filipina Selatan, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sehingga keberadaan SPKKL di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar sebagai tempat untuk monitoring keamanan dan keselamatan laut menjadi sangat penting.

“Stasiun di Makassar sebagai monitoring atau traffic control nanti di sini (wilayah lautnya). Khususnya di wilayah laut dan ALKI karena ini yang paling rawan,” tutur Budi Santoso.

Selain itu, kunjungannya ke kediaman Wali Kota Danny Pomanto sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kepala Kantor Bakamla Zona Maritim Tengah yang baru menggantikan Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas.

Sementara itu, Wali Kota Danny Pomanto menyambut baik rencana pembangunan stasiun Bakamla Zona Maritim Tengah di Kota Makassar. Luasnya sekitar 4 ribu meter persegi.

“Kalau itu bisa terbangun tentu Makassar memiliki positioning yang bagus lagi,” ucap Danny Pomanto.

“Setelah disurvei tempat itu paling bagus sebagai tower control dan setelah kita lihat dengan program kita di sana (Sirkuit dan Macca) maka masih ada 4 ribu yang bisa kita sampaikan ke Bakamla RI,” tutupnya.

Berita Terkait

KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan
Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas
KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut
Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan
Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan
Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan
Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI: Minta Jaksa Agung Evaluasi Total Kejaksaan Negeri Karo

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 18:15 WITA

Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas

Selasa, 7 April 2026 - 20:38 WITA

KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut

Selasa, 7 April 2026 - 19:27 WITA

Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan

Senin, 6 April 2026 - 20:15 WITA

Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan

Minggu, 5 April 2026 - 19:41 WITA

Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan

Jumat, 3 April 2026 - 14:45 WITA

Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR

Jumat, 3 April 2026 - 14:30 WITA

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI: Minta Jaksa Agung Evaluasi Total Kejaksaan Negeri Karo

Kamis, 2 April 2026 - 16:13 WITA

Vonis Bebas Amsal Sitepu, DPR Ingatkan Hukum Harus Berkeadilan

Berita Terbaru