Mufasyahnews.com, Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto menambah dua wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih menuai sorotan. Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai keputusan itu justru bertolak belakang dengan komitmen efisiensi yang digaungkan Presiden.
Menurut Ray, penunjukan Wamen baru di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran.
“Langkah-langkah presiden ini tampak bertentangan dengan tujuannya sendiri. Jika ingin mempermudah, menambah banyak orang justru membuat koordinasi semakin rumit,” ujar Ray dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (10/10/2025).
Sebelumnya, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penambahan Wamen di Kemendagri dilakukan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di 514 kabupaten dan 38 provinsi.
Namun, Ray menilai alasan tersebut kurang relevan. Ia menyebut sejak dua dekade terakhir, jumlah daerah di Indonesia hanya bertambah empat provinsi di Papua.
“Kalau alasan penambahan karena wilayah Indonesia luas, faktanya memang sejak dulu begitu. Luas negeri ini dari Sabang sampai Merauke tidak pernah berubah,” ujarnya.
Lebih jauh, Ray menilai keberadaan banyak Wamen justru bisa memperlambat proses birokrasi dan koordinasi antarlembaga.
“Efektivitas bukan berarti menambah orang. Dengan teknologi, koordinasi bisa lebih cepat. Kalau nanti dibagi lagi ke Wamen wilayah barat dan timur, justru makin berbelit,” jelasnya.
Ray juga menilai langkah Presiden Prabowo menambah jabatan Wamen berpotensi bermuatan politik.
“Mungkin masih ada pihak yang belum mendapatkan posisi, jadi dibentuk struktur baru untuk menampung mereka,” pungkasnya.
