Mufasyahnews.com, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menggelar kegiatan Reses & Serap Aspirasi dalam rangka Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 di Jalan Cendrawasih No. 3, Kelurahan Penambangan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada Rabu (12/03/2025).
Dalam kegiatan ini, Andi Makmur Burhanuddin menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beliau menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, khususnya di daerah pemilihan Makassar V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
“Pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA, mendapatkan fasilitas dan dukungan pendidikan yang layak,” ujar Andi Makmur Burhanuddin dalam sambutannya.
Selain itu, masyarakat yang hadir dalam reses ini juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi warga kurang mampu, kurangnya bantuan beasiswa, serta fasilitas sekolah yang masih belum merata di daerah tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Andi Makmur Burhanuddin berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat legislatif dan memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di Kota Makassar.
“Saya akan mengawal dan mendorong kebijakan yang memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak, baik melalui beasiswa, perbaikan fasilitas sekolah, maupun program-program pendidikan lainnya,” tegasnya.
Reses ini juga menjadi ajang bagi warga untuk berdiskusi langsung dengan wakil mereka di DPRD, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi dapat tersampaikan secara langsung. Andi Makmur Burhanuddin berharap kegiatan seperti ini dapat terus menjadi sarana komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
