Mufasyahnews.com, Makassar – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan informasi terkait anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp700 ribu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan sepatu dalam foto viral bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial (Kemensos).
Klarifikasi itu disampaikan Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (5/4/2026), menyusul beredarnya foto dirinya bersama Khofifah saat menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan anggaran pengadaan sepatu Rp700 ribu per pasang.
Publik membandingkan harga anggaran tersebut dengan merek dan model sepatu yang terlihat dalam foto viral. Sepatu itu disebut memiliki harga jual di bawah Rp700 ribu sehingga memunculkan pertanyaan di masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan sepatu yang diberikan Khofifah merupakan bantuan pribadi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan pengadaan resmi dari Kemensos.
“Sepatu itu pemberian khusus dari Ibu Gubernur Jawa Timur kepada siswa Sekolah Rakyat saat acara di Malang. Jadi itu bukan pengadaan dari Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sepatu yang akan diadakan Kemensos memiliki spesifikasi berbeda. Pengadaan tersebut diperuntukkan melengkapi Pakaian Dinas Lapangan (PDL) siswa Sekolah Rakyat.
Menurutnya, model sepatu yang masuk dalam pengadaan berupa sepatu bot berwarna hitam, berbeda dengan sepatu yang terlihat dalam foto bersama Khofifah.
Gus Ipul juga menegaskan anggaran Rp700 ribu merupakan pagu atau batas maksimal anggaran, bukan harga pasti pembelian. Ia mencontohkan pengadaan sepatu pada 2025 yang memiliki pagu Rp700 ribu, namun realisasi pengadaannya hanya sekitar Rp640 ribu.
“Biasanya harga pemenang tender lebih rendah dari pagu yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan Kemensos terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik terkait pengadaan barang di Sekolah Rakyat. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak terjadi penyimpangan.
“Kami berpikir positif, ini bagian dari upaya masyarakat untuk mengawasi agar pengadaan di Sekolah Rakyat tetap sesuai aturan,” kata Gus Ipul.
