Mufasyahnews.com, jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberhasilan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional lebih cepat dari rencana awal pemerintah. Menurut Prabowo, target yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan meluncurkan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Acara itu dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat tinggi negara, serta ribuan tamu undangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian sektor pertanian nasional yang dinilai melampaui ekspektasi pemerintah. Ia mengaku memberikan tugas kepada Menteri Pertanian untuk mencapai swasembada pangan dalam kurun empat tahun.
“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian, swasembada pangan empat tahun. Ternyata mereka bisa hasilkan dalam setahun,” ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Prabowo juga menceritakan awal pertemuannya dengan Andi Amran Sulaiman. Ia mengaku sebelumnya tidak mengenal Amran secara dekat, namun langsung menilai sosok tersebut memiliki pemahaman kuat terhadap persoalan pertanian nasional setelah melakukan diskusi singkat.
“Saya tanya dua sampai tiga pertanyaan. Ini orang oke nih pemikirannya,” kata Prabowo.
Menurut dia, pengalaman panjang Amran di sektor pertanian menjadi alasan dirinya mengusulkan kembali nama Amran kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Prabowo menilai Amran memiliki kapasitas karena pernah menjabat Menteri Pertanian dan memiliki pengalaman langsung sebagai pelaku pertanian. Selain itu, latar belakang keluarga petani dinilai membuat Amran memahami persoalan pangan yang dihadapi masyarakat.
“Datang dari keluarga petani, beliau mengerti masalah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga menyapa sejumlah pimpinan lembaga negara yang hadir, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi.
