Mufasyahnews.com, Makassar – Keterbatasan anggaran bantuan kedukaan di Kota Makassar kembali menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, mendorong legislatif meminta Pemerintah Kota Makassar menambah alokasi anggaran untuk penyediaan kain kafan dan perlengkapan jenazah.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, mengatakan stok bantuan kain kafan yang disediakan pemerintah saat ini belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sepanjang tahun 2025. Saat ini, jumlah kain kafan yang dianggarkan hanya sekitar 1.000 lembar per tahun.
“Pada tahun 2025 ini mulai terasa kekurangannya. Permintaan meningkat, sementara jumlah yang disiapkan masih terbatas. Ke depan tentu akan kami dorong agar anggarannya ditambah,” kata Muchlis, Kamis (8/1).
Menurutnya, pada awal pelaksanaan program bantuan kedukaan, pemerintah kota hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 juta. Namun setelah melalui pembahasan bersama DPRD, anggaran tersebut ditingkatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2023 hingga 2024.
“Alhamdulillah, setelah didorong bersama DPRD, kebutuhan itu bisa terpenuhi dalam dua tahun terakhir. Namun sekarang kembali mengalami tekanan karena jumlah warga yang membutuhkan semakin bertambah,” ujarnya.
Muchlis menegaskan bantuan kedukaan merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Karena itu, keluarga yang berduka, khususnya dari kalangan kurang mampu, tidak seharusnya dibebani persoalan biaya pemakaman.
“Kalau ada warga tidak mampu yang berduka, pemerintah harus hadir. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan masih harus memikirkan biaya pemakaman,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Ia mengakui bantuan kain kafan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang paling banyak diminta masyarakat. Bahkan, seluruh stok yang dialokasikan setiap tahun selalu habis sebelum tahun anggaran berakhir.
“Dalam satu tahun anggaran kami menyiapkan 1.000 kain kafan. Faktanya, stok itu habis sebelum Desember karena tingginya permintaan. Bantuan ini memang diperuntukkan khusus bagi warga kurang mampu,” jelas Andi Bukti.
Ia menjelaskan permintaan bantuan tidak hanya berasal dari keluarga penerima manfaat, tetapi juga dari pengurus masjid dan pihak yang menangani pemulasaraan jenazah. Selain kain kafan, kebutuhan perlengkapan pemandian jenazah juga cukup tinggi, meski kemampuan penyediaannya masih terbatas.
Meski demikian, Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara selektif berdasarkan data warga yang masuk kategori tidak mampu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebagai upaya jangka panjang, Dinas Sosial juga tengah menyiapkan pembenahan dan validasi data sosial masyarakat. Pendataan ulang warga pada kelompok desil satu hingga desil lima dijadwalkan mulai awal 2026 dengan melibatkan lurah dan camat serta terintegrasi melalui sistem digital.
“Data yang akurat menjadi kunci agar seluruh intervensi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” kata Andi Bukti.
DPRD Makassar berharap peningkatan anggaran bantuan kedukaan dapat berjalan seiring dengan pembenahan data sosial, sehingga pelayanan bagi warga yang mengalami musibah dapat diberikan secara lebih optimal dan layak.
