Mufasyahnews.com, Cianjur – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai donasi warga sebesar Rp1.000 per hari akan mulai diterapkan di Kabupaten Cianjur. Program bertajuk “Rereoangan Sapoe Sarebu” (Poe Ibu) ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah hingga pelajar, dengan tujuan mendukung peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai bahwa program Poe Ibu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program Poe Ibu akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Sebelumnya akan digelar rapat koordinasi terlebih dahulu untuk membahas mekanisme dan teknis di lapangan, setelah itu baru dijalankan,” ujar Wahyu di Cianjur.
Menurutnya, dana yang terkumpul dari program ini akan difokuskan untuk menjawab persoalan utama masyarakat, terutama dalam akses kesehatan dan pendidikan. Penerapan tahap awal akan dilakukan di lingkungan pemerintah daerah, kemudian diperluas ke tingkat RT/RW, masyarakat umum, hingga pelajar.
Wahyu menegaskan bahwa kontribusi warga bersifat sukarela, tanpa unsur paksaan atau kewajiban.
“Hari ini mungkin kita yang memberi, suatu saat bisa jadi kita yang membutuhkan. Kami berharap desa dan masyarakat akan mengikuti setelah pelaksanaan di lingkungan pemerintah berjalan,” katanya.
Meski bersifat sukarela, Wahyu menilai program ini memiliki nilai sosial yang besar dan diharapkan dapat menumbuhkan budaya tolong-menolong di masyarakat Cianjur.
Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Sejumlah warga menilai program ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola anggaran publik.
Salah satu orang tua siswa, Gia Gusniar (40), menilai program tersebut berpotensi menimbulkan masalah transparansi.
“Meski nilainya kecil, tapi jika dikumpulkan dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang jumlahnya puluhan juta, totalnya bisa mencapai triliunan rupiah per hari. Di Cianjur saja, dengan 2,6 juta penduduk, bisa terkumpul sekitar Rp2,6 miliar per hari. Program ini berisiko dan rentan diselewengkan karena belum jelas siapa yang akan mengaudit dan bagaimana pengawasannya,” ujarnya.
Gia berharap pemerintah dapat memastikan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar dana masyarakat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
