Vonis Bebas Amsal Sitepu, DPR Ingatkan Hukum Harus Berkeadilan

- Admin

Kamis, 2 April 2026 - 16:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mufasyahnews.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyambut positif putusan bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (1/4/2026).

Rano menilai, keputusan itu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berjalan kaku dan harus mempertimbangkan kondisi sosial di masyarakat. Menurutnya, putusan hakim mencerminkan kepekaan terhadap rasa keadilan publik, khususnya bagi pekerja di sektor kreatif.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Rano menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, khususnya terkait Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan angka kerugian negara. Ia menekankan pentingnya membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan serta adanya niat jahat (mens rea).

“Penegakan hukum pidana tidak bisa hanya bertumpu pada selisih angka atau perhitungan kerugian negara semata. Harus ada pembuktian menyeluruh terhadap unsur kesalahan, termasuk niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa terpenuhinya unsur tersebut, penggunaan instrumen pidana justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Rano juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan hasil audit kerugian negara, terutama dalam sektor berbasis kreativitas. Ia menilai pendekatan yang menganggap aspek ide, editing, dan proses kreatif sebagai tidak bernilai merupakan kekeliruan dalam memahami objek penilaian.

“Tidak semua kerugian administratif otomatis menjadi kerugian negara dalam konteks pidana, apalagi jika objeknya adalah kerja kreatif yang bersifat subjektif dan berdasarkan kesepakatan,” katanya.

Lebih lanjut, Rano melihat perkara ini sebagai momentum bagi negara untuk memberikan pengakuan terhadap nilai kerja kreatif, khususnya generasi muda. Ia menilai pendekatan yang menyamakan kerja kreatif dengan pengadaan barang tidak tepat.

“Kerja kreatif tidak bisa diukur hanya dari sisi material. Ada ide, pengalaman, dan keahlian yang dibangun dalam waktu lama, yang tidak bisa disederhanakan atau diabaikan,” tutupnya.

Berita Terkait

DPRD Kota Makassar Sambut Hangat Kunjungan Kerja DPRD Sulawesi Barat, Perkuat Sinergi Kelembagaan
DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Warga Buakana Hasil Musrenbang 2026
Ketua DPRD Makassar Supratman Hadiri Pelantikan 6.032 Ketua RT/RW, Perkuat Sinergi Pemerintahan dan Warga
5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Sidang Roy Suryo Terkait Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Masih Menunggu Putusan Praperadilan
Kemenkes Siapkan Aturan Kemasan Seragam Rokok untuk Tekan Perokok Anak dan Remaja
Diskusi di UGM Ricuh, Nusron Wahid: Ruang Dialog Demokratis Tak Boleh Ditutup
BEM UI Tak Ikut Demo Mahasiswa di DPR dan Monas Hari Ini

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 17:34 WITA

DPRD Kota Makassar Sambut Hangat Kunjungan Kerja DPRD Sulawesi Barat, Perkuat Sinergi Kelembagaan

Rabu, 30 September 2026 - 17:15 WITA

DPRD Makassar Siap Kawal Aspirasi Warga Buakana Hasil Musrenbang 2026

Rabu, 30 September 2026 - 10:20 WITA

Ketua DPRD Makassar Supratman Hadiri Pelantikan 6.032 Ketua RT/RW, Perkuat Sinergi Pemerintahan dan Warga

Senin, 29 Juni 2026 - 16:55 WITA

5 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total

Rabu, 24 Juni 2026 - 22:47 WITA

Sidang Roy Suryo Terkait Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Masih Menunggu Putusan Praperadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:45 WITA

Kemenkes Siapkan Aturan Kemasan Seragam Rokok untuk Tekan Perokok Anak dan Remaja

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:41 WITA

Diskusi di UGM Ricuh, Nusron Wahid: Ruang Dialog Demokratis Tak Boleh Ditutup

Senin, 15 Juni 2026 - 12:47 WITA

BEM UI Tak Ikut Demo Mahasiswa di DPR dan Monas Hari Ini

Berita Terbaru