Mufasyahnews.com, Makassar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons pelaporan dirinya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Dedi menyatakan bahwa kritik dan pelaporan tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi dalam upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.
“Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan, dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik,” tulis Dedi.
Dedi menilai bahwa pelaporan ini menunjukkan perhatian khusus dari berbagai pihak terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani anak-anak dan remaja dengan perilaku khusus atau istimewa. Ia menambahkan, “Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat.”
Kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer telah menuai kritik dari berbagai kalangan. Seorang wali murid bernama Adhel Setiawan melaporkan Dedi ke Komnas HAM, menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia dan hak anak. Adhel berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi ranah sipil, bukan militer.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan karakter kepada siswa yang mengalami kesulitan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ia menyatakan bahwa selama menjalani pendidikan di barak militer, siswa akan diarahkan untuk mengembangkan disiplin dan tanggung jawab.
Namun, sejumlah akademisi dan aktivis HAM menilai bahwa pendekatan militer dalam pendidikan anak-anak bermasalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Mereka menyerukan agar pemerintah mencari solusi yang lebih humanis dan berbasis pada pendekatan sipil dalam menangani permasalahan perilaku anak dan remaja.
Hingga saat ini, Komnas HAM belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelaporan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi. Publik menantikan langkah selanjutnya dari lembaga tersebut dalam menanggapi kebijakan kontroversial ini.
