Mufasyahnews.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi pada berbagai program guna merespons situasi geopolitik yang tidak menentu, terutama akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Usulan ini disampaikan sebagai tanggapan atas rencana pemotongan gaji pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah.
Rifqinizamy menilai langkah yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan sinyal positif sekaligus langkah yang diperlukan dalam menghadapi potensi krisis global. Ia menekankan, efisiensi tidak cukup hanya melalui pemotongan gaji, tetapi juga harus mencakup pengelolaan anggaran secara lebih efektif.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran memiliki hasil (output) dan dampak (outcome) yang jelas terhadap pembangunan. Ia menilai langkah tersebut penting agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran di tengah tekanan ekonomi global.
Politikus Partai NasDem itu juga menyebut rencana pemotongan gaji dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat untuk bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat konflik di kawasan Asia Barat. Oleh karena itu, selain efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang krusial.
Rifqinizamy menambahkan, jika pemerintah serius menjalankan kebijakan tersebut, pelaksanaannya tidak harus melalui revisi undang-undang. Menurut dia, cukup dengan penerbitan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa penghematan harus dilakukan pada pos anggaran yang tepat tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen di tengah kondisi global yang tidak pasti. Ia juga mengajak seluruh pihak melakukan penghematan, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Presiden mencontohkan langkah yang telah diambil oleh Pakistan, seperti pengurangan gaji pejabat hingga penerapan kebijakan bekerja dari rumah sebagai upaya menekan konsumsi energi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mengkaji lebih lanjut rencana pemotongan gaji tersebut. Ia memastikan bahwa cadangan BBM nasional saat ini relatif aman, namun momentum ini tetap perlu dimanfaatkan untuk mendorong penghematan.
Menurut Prasetyo, langkah efisiensi dapat dimulai dari lingkungan pemerintah, seperti mendorong penggunaan transportasi publik dan membatasi penggunaan kendaraan dinas. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi.
