Pemprov Sulsel Apresiasi Diseminasi ITKPD Mendagri RI

- Admin

Jumat, 21 Juli 2023 - 22:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik diseminasi hasil sementara pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik diseminasi hasil sementara pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD)

Mufasyahnews.com, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik diseminasi hasil sementara pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) Provinsi dan Kabupaten Kota dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal tersebut disampaikan, Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, dalam sambutannya saat mewakili Penjabat Sekprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, dalam acara seri diseminasi hasil sementara pengukuran ITKPD Mendagri.

Ia menjelaskan, ITKPD untuk mengukur indeks pekerjaan pemerintahan dan bagaimana melihat mutu.

“Harus ada standar bagaimana kita melihat pemerintahan, indeks itu sangat penting untuk mengukur pemerintahan itu sendiri. Dan bagaimana pemamfaatan dengan baik, jangan hanya sebagai hukuman saja agar tidak dikurangi DAU (Dana Alokasi Umum) saja,” ungkap dr. Ichsan Mustari, di sela pelaksanaan diseminasi, di Hotel Aston Makassar, Kamis (20/07/2023).

Ia mengatakan, harus ada arah untuk mengelola daerah dan memiliki standar yang sama di semua daerah.

“Tentu alat ukur ini agar bisa kita melihat bagaimana mengevaluasi diri kita di pemerintahan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menjelaskan, tujuan ITKPD untuk melihat bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, dan setiap tahun mengalami keberlajutan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota.

“Mendagri melakukan pengukuran dari pemerintah daerah, dan terhadap indeks tersebut seberapa besar pengaruh tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

“Pemanfaatan tata kelola pemerintahan daerah ini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan agar dapat menjadi tolak ukur dalam pengelolaan pemerintah,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemprov Sulsel, Sekda kabupaten kota, dan Kepala Bappeda kabupaten kota se-Sulsel.

Berita Terkait

KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan
Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas
KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut
Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan
Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan
Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan
Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI: Minta Jaksa Agung Evaluasi Total Kejaksaan Negeri Karo

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 18:38 WITA

KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan

Senin, 13 April 2026 - 18:15 WITA

Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas

Selasa, 7 April 2026 - 20:38 WITA

KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut

Selasa, 7 April 2026 - 19:27 WITA

Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan

Senin, 6 April 2026 - 20:15 WITA

Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan

Minggu, 5 April 2026 - 19:41 WITA

Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan

Jumat, 3 April 2026 - 14:45 WITA

Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR

Jumat, 3 April 2026 - 14:30 WITA

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI: Minta Jaksa Agung Evaluasi Total Kejaksaan Negeri Karo

Berita Terbaru