Pemerintah Hentikan Sementara Operasi Tambang Nikel PT GAG Nikel di Raja Ampat

- Admin

Kamis, 5 Juni 2025 - 19:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mufasyahnews.com, Makassar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel oleh PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil guna menunggu hasil verifikasi lapangan terkait operasional perusahaan tambang tersebut.

“Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Penghentian operasional ini menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap potensi kerusakan lingkungan di kawasan konservasi Raja Ampat. Tagar #SaveRajaAmpat ramai digaungkan di media sosial, menuntut pemerintah bertindak terhadap kegiatan tambang di wilayah dengan nilai ekologis tinggi tersebut.

Bahlil menegaskan, Kementerian ESDM akan menurunkan tim khusus untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan kepatuhan operasional PT GAG Nikel terhadap peraturan dan perizinan yang berlaku. Ia juga menyebut telah melaporkan hal ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil juga menyatakan akan memanggil para pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, baik dari sektor BUMN maupun swasta, untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Menanggapi keputusan tersebut, PT GAG Nikel menyatakan komitmennya untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel, Arya Arditya, menyatakan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan telah dilakukan sesuai prinsip Good Mining Practices, serta berada di luar kawasan konservasi dan Geopark UNESCO.

“Kami mendukung penuh proses verifikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dan menghentikan kegiatan operasional sementara sampai proses tersebut selesai,” kata Arya dalam pernyataan resminya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut pihaknya juga akan meninjau laporan terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup.

Berita Terkait

Pasca Dibakar Massa Gedung Utama DPRD Sulsel Akan Segera Dirobohkan
Juru Parkir Liar Resahkan Warga di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar
Disdukcapil Makassar Ungkap Dugaan Manipulasi Data WNA Asal China
Berawal dari Chat Grup Tak Senonoh, 16 Mahasiswa FH UI Terseret Kasus Pelecehan Seksual
Perumda Terminal Makassar Metro Genjot Pembenahan Fasilitas, Fokus pada Kenyamanan Penumpang
Munafri Tegaskan Larangan Reklame di Pohon, Tegaskan Penataan Kota Lebih Tertib
Ribut Saat Main Game Berujung Penikaman, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara
Pemkot Makassar Tertibkan 167 Lapak PKL di Biringkanaya, Pedagang Direlokasi ke Area Baru

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 18:52 WITA

Pasca Dibakar Massa Gedung Utama DPRD Sulsel Akan Segera Dirobohkan

Selasa, 14 April 2026 - 18:45 WITA

Juru Parkir Liar Resahkan Warga di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

Selasa, 14 April 2026 - 18:29 WITA

Disdukcapil Makassar Ungkap Dugaan Manipulasi Data WNA Asal China

Selasa, 14 April 2026 - 18:24 WITA

Berawal dari Chat Grup Tak Senonoh, 16 Mahasiswa FH UI Terseret Kasus Pelecehan Seksual

Kamis, 9 April 2026 - 20:22 WITA

Munafri Tegaskan Larangan Reklame di Pohon, Tegaskan Penataan Kota Lebih Tertib

Kamis, 9 April 2026 - 20:08 WITA

Ribut Saat Main Game Berujung Penikaman, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

Kamis, 9 April 2026 - 19:39 WITA

Pemkot Makassar Tertibkan 167 Lapak PKL di Biringkanaya, Pedagang Direlokasi ke Area Baru

Kamis, 9 April 2026 - 18:48 WITA

Harga Plastik di Makassar Melonjak, Omzet Pedagang Ikut Terdampak

Berita Terbaru

Nasional

KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan

Selasa, 14 Apr 2026 - 18:38 WITA