Mufasyahnews.com, Makassar – Kegagalan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan 3 Calon PJ Gubernur untuk di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri RI pada rapat paripurna Selasa 08/08/2023 mempertontonkan ketidakbecusan para wakil rakyat dalam mengawal segala kebijakan di Sulawesi Selatan.
Menurut A. Ina Kartika sebagai Ketua DPRD “Tidak ada nama yang diusulkan untuk Pj Gubernur Sulsel yang dicalonkan oleh DPRD Sulsel. Padahal, Batas akhir pengusulannya Rabu 9 Agustus 2023. Tidak ada lagi paripurna pengusulan Pj Gubernur terakhir hari Selasa 08/08/23 Jadi DPRD Sulsel tidak mengajukan lagi nama Pj Gubernur Sulsel.
Penyebab tidak ada nya usulan nama PJ Gubernur dari DPRD Sulsel karena tidak memenuhinya persyaratan kehadiran jumlah peserta rapat. Anggota DPRD yang hadir sebanyak 40 orang dari 85 Anggota.
Menurut A. Ikram Rifqi Ketum Badko HMI Sulselbar, sikap para anggota DPRD Provinsi Sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut wajib di pertanyakan, dan tidak pantas untuk di pilih kembali sebagai wakil rakyat Sulawesi Selatan.
Sikap mereka tentunya mencederai kepercayaan dan Amanah dari Rakyat Sulsel untuk mengawal pemerintahan di Sulsel. Menurut ikram penentuan PJ Gubernur ini adalah hal yang sangat penting terhadap kemajuan Sulsel kedepan, sedangkan para anggota dewan yang terhormat itu memilih untuk menuruti para tuan dan puan nya untuk tidak ikut pada Rapat Paripurna. Mungkin kalau rapat bahas anggaran atau deal-deal program pasti semuanya hadir lengkap, sindir Ikram.
Saya berharap ada media yang membocorkan nama-nama wakil rakyat sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut agar masyarakat tau yang mana wakil rakyat bekerja untuk rakyat dan yang mana bekerja untuk para tuan dan puan nya, agar di momentum pileg 2024 mereka tidak dipercaya lagi oleh rakyat sulsel ucap Ikram.
Alumni Pasca Sarjana Unhas ini juga berpesan bahwa siapapun jadi PJ Gubernur nya nanti wajib untuk kita kawal kebijakannya, dan jangan sampai lolos untuk ikut bermain menggunakan perangkat daerah dalam rangka memenangkan pemilu 2024 nanti baik itu Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilkada.
Sedangkan untuk para wakil rakyat di sulsel saya harap untuk tidak mempermainkan perasaan masyarakat sulsel dengan janji-janji politik yang di sampaikan di setiap kampanyenya, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat tidak pro terhadap kepentingan orang banyak namun hanya memenuhi hasrat para tuan dan puan nya masing-masing. Tutup Ikram.
