Mufasyahnews.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak sembarangan memberikan izin kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG).
Peringatan ini disampaikan Edy usai maraknya kasus keracunan massal diduga akibat menu MBG di sejumlah daerah.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy, Jumat (19/9/2025).
Politikus PDIP itu menilai akar masalah justru terletak pada BGN yang lebih mengejar kuantitas pembangunan dapur untuk menyerap anggaran, ketimbang memastikan mutu dan keamanan.
Menurut Edy, izin dapur MBG seharusnya hanya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi lembaga independen.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas jadi target, sementara standar mutu diabaikan. Akibatnya, ada dapur yang dibangun asal jadi dan belum memenuhi syarat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, padahal BPOM sudah mendapat tambahan anggaran hingga Rp700 miliar untuk pengawasan MBG.
“Keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target pembangunan dapur,” ujarnya.
Sebelumnya, kasus keracunan massal akibat dugaan makanan MBG tercatat di beberapa daerah. Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 251 pelajar dari enam sekolah mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada Rabu (17/9/2025).
Kasus serupa juga terjadi di Sumbawa, NTB, dengan 90 siswa terdampak. Sedangkan di Maluku, belasan murid SD Negeri 19 Kota Tual jatuh sakit usai mengonsumsi makanan MBG di sekolah.
