Mufasyahnews.com, Makassar – Pemerintah resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare menyusul rangkaian bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera. Kebijakan tersebut diumumkan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman pencabutan izin disampaikan Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menegaskan langkah ini merupakan bentuk penertiban terhadap izin pengelolaan hutan yang dinilai bermasalah dan berdampak pada lingkungan serta masyarakat.
“Dengan arahan Presiden, hari ini kami mencabut 22 PBPH dengan luasan lebih dari satu juta hektare,” kata Raja Juli.
Dari total luasan tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di Pulau Sumatera. Meski demikian, Raja Juli belum membeberkan identitas perusahaan pemegang izin yang dicabut. Ia menyebut detailnya akan diumumkan setelah surat keputusan resmi ditandatangani.
Raja Juli menjelaskan, selama masa pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kehutanan telah menertibkan PBPH seluas sekitar 1,5 juta hektare. Izin-izin tersebut dicabut karena dinilai bekerja buruk serta menimbulkan gangguan terhadap kelestarian hutan, lingkungan hidup, dan kehidupan masyarakat sekitar.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga telah melakukan inventarisasi terhadap pihak-pihak yang diduga berkontribusi pada bencana di Sumatera. Hasil sementara menemukan 12 subjek hukum, termasuk perusahaan di wilayah Sumatera Utara, yang terindikasi melakukan pelanggaran.
“Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (5/12/2025).
Inventarisasi masih terus berjalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Direktorat Penegakan Hukum Kemenhut. Selain 22 izin yang baru dicabut, pemerintah juga merencanakan pencabutan tambahan sekitar 20 PBPH lain dengan total luasan sekitar 750 ribu hektare, termasuk di wilayah terdampak bencana.
Langkah penertiban izin kehutanan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya fokus pada penanganan korban bencana. Dalam rapat terbatas di Hambalang, Presiden juga menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti air bersih, toilet portabel, serta percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Presiden menegaskan agar seluruh kementerian bekerja konkret di lapangan dan menghindari aktivitas simbolik yang tidak berdampak langsung bagi korban bencana.
