Pemerintah Wacanakan Pemotongan Gaji Pejabat Negara, Bentuk Antisipasi Dampak Krisis Global

- Admin

Selasa, 17 Maret 2026 - 22:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mufasyahnews.com, Jakarta – Pemerintah mulai mengkaji secara rinci rencana pemotongan gaji jajaran kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai langkah antisipatif menghadapi tekanan krisis global serta menekan defisit anggaran negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa opsi tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman. Pernyataan itu disampaikan usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, langkah tersebut dipertimbangkan sebagai upaya menjaga ketahanan nasional, meskipun Indonesia belum berada dalam kondisi krisis. Pemerintah, kata dia, tetap perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan dampak situasi global.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman, meski terjadi penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Cadangan BBM disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 21 hingga 25 hari ke depan, sesuai standar kapasitas penyimpanan nasional.

Prasetyo menjelaskan, sistem cadangan BBM bersifat dinamis. Artinya, stok yang berkurang akan terus diisi kembali, sehingga tidak serta-merta habis ketika mencapai batas hari tertentu.

Selain opsi pemotongan gaji, pemerintah juga menyiapkan langkah penghematan lain, termasuk menekan konsumsi BBM. Salah satu upaya yang didorong adalah peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

“Pengurangan konsumsi BBM bisa dilakukan dengan migrasi ke transportasi publik dan pembatasan kendaraan dinas. Ini sedang difinalkan,” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengemukakan rencana penghematan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Langkah ini merespons meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.

Prabowo menegaskan, meskipun kondisi belum mencapai titik krisis, pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin melebar.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang bisa diterapkan, seperti pemberlakuan kerja dari rumah (work from home), efisiensi belanja, pengurangan hari kerja, hingga penghematan penggunaan BBM secara besar-besaran.

Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam menangani krisis sebelumnya, seperti pandemi Covid-19, dapat menjadi modal dalam menghadapi situasi global saat ini.

Pemerintah kini tengah mematangkan berbagai skenario penghematan tersebut sebelum diambil keputusan final dalam waktu dekat.

Berita Terkait

Delapan Tahun Dampingi Jokowi, Mayor Windra Sanur Akhiri Pengabdian di Paspampres
KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan
Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas
KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut
Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan
Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan
Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan
Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 13:27 WITA

Delapan Tahun Dampingi Jokowi, Mayor Windra Sanur Akhiri Pengabdian di Paspampres

Selasa, 14 April 2026 - 18:38 WITA

KPK Dalami Mutasi Hakim PN Depok dalam Kasus Suap Sengketa Lahan

Senin, 13 April 2026 - 18:15 WITA

Paus Leo XIV Tolak Berdebat dengan Trump, Perdamaian Tetap Prioritas

Selasa, 7 April 2026 - 20:38 WITA

KPK : Belum Ada Permintaan Keterangan dari Dewas Terkait Kasus Yaqut

Selasa, 7 April 2026 - 19:27 WITA

Kejagung Kasasi Putusan Bebas Aktivis Delpedro, Aturan KUHAP Jadi Sorotan

Senin, 6 April 2026 - 20:15 WITA

Polda Sulut Tegaskan Mutasi Aipda Vicky Bukan Terkait Kasus Korupsi yang Tengah Berjalan

Minggu, 5 April 2026 - 19:41 WITA

Iklan Film “Aku Harus Mati” Dinilai Meresahkan, Berujung Diturunkan

Jumat, 3 April 2026 - 14:45 WITA

Dugaan Gratifikasi Kendaraan di Kejari Karo Disinggung DPR

Berita Terbaru