Mufasyahnews.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan pola baru tata kelola anggaran negara dengan menyalurkan dana langsung ke daerah tanpa melalui pemerintah daerah. Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun beredar langsung di daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG disebut menerima dana sekitar Rp500 juta per hari.
Menurutnya, mekanisme ini menjadi model baru dalam penyaluran anggaran karena dana tidak lagi disalurkan melalui pemerintah daerah. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai wilayah disebut mencapai sekitar Rp36 triliun.
Dadan menilai perputaran dana tersebut berdampak signifikan terhadap pemerataan ekonomi. Besarnya dana yang beredar di suatu daerah ditentukan oleh jumlah SPPG yang beroperasi, sehingga semakin banyak unit layanan, semakin besar pula perputaran ekonomi di wilayah tersebut.
Selain itu, kebijakan ini juga mendorong sektor produksi lokal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan usaha lokal disebut mendapat kepastian pasar karena hasil produksi diserap dalam program tersebut. Hal ini dinilai berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani.
Ia menyebut rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini mencapai 125, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran 100–102. Dengan capaian tersebut, petani dinilai memiliki ruang untuk investasi dan peningkatan taraf hidup.
BGN juga memperkirakan peredaran dana hingga Maret 2026 dapat mencapai Rp62 triliun. Besarnya perputaran uang tersebut dinilai menjadi stimulus ekonomi yang signifikan dan membantu memperkuat likuiditas di daerah.
Dadan menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas dampak ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan sektor pangan dan gizi nasional.
