KAJ Sulsel Deklarasi Tolak Gugatan Perdata Terhadap 2 Media, Minta Penyelesaian Sengketa Berita Kembali ke Dewan Pers

- Admin

Rabu, 20 Maret 2024 - 19:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Empat organisasi pers yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, menyatakan deklarasi

Empat organisasi pers yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, menyatakan deklarasi

Mufasyahnews.com, Makassar – Empat organisasi pers yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, menyatakan deklarasi penolakan atas gugatan perdata terhadap dua media online di Makassar, Herald.id dan Inikata.co.id di PN Makassar.

Deklarasi tersebut disampaikan KAJ Sulsel bersama LBH Pers Makassar usai acara Diskusi Publik Pembangkrutan Media dengan tema “Tantangan Perusahaan Pers dalam Menghadapi Gugatan Perdata” yang berlangsung di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Rabu (20/03/2024).

“Kami AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar dan PJI Sulsel yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis Sulsel menyatakan menolak gugatan perdata dan meminta penyelesaian sengketa pemberitaan kembali menggunakan mekanisme di Dewan Pers sesuai yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999,” tegas Ketua LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng.

Pengamat Hukum Universitas Hasanuddin Unhas, Prof Judhariksawan yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik tersebut mengatakan, bahwa pemahaman terhadap sistem hukum Pers sejauh ini belum merata di mata para penegak hukum.

“Ada sebuah prinsip yang seringkali menjadi bahan diskusi kami bahwa hakim itu dipandang tahu tentang hukumnya, maka jika ada yang meminta penyelesaian oleh pengadilan maka tidak bisa ditolak perkaranya. Tapi apakah benar semua hakim itu tahu semuanya, itukan jadi tanda tanya juga,” kata Prof Judhariksawan.

Menurut Prof Judhariksawan, bahwa gugatan terhadap dua media yang saat ini tengah bergulir di PN Makassar, harusnya dilihat dari prespektif hukum Pers (UU 40 Tahun 1999). Kendati gugatan tersebut menggunakan pendakatan KUH Perdata, namun Prof Judhariksawan meminta agar perkara ini ditempatkan secara proporsional.

“Tolong dilihat dari prespektif hukum Pers, apakah ini murni sesuatu yang quote and quote, hanya merupakan suatu gugatan perdata An sich? Apakah ini perbuatan melawan hukum semata-mata yang ada dalam Pasal 1365 atau 1372 KUH Perdata? Aataukah ini ada susatu yang lain prespektifnya. Ini harus diletakkan secara proporsional dulu,” terangnya.

Sambungnya, bahwa jika perkara tersebut merupakan karya jurnalistik maka pihak pengambil keputusan dalam proses peradilan, sedainya melihat mekanismenya secara hukum seperti yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri di UU ITE yang menyatakan sengketa pers sebagai lex specialis (hukum yang bersifat khusus).

“Dalam berbagai literatur bahwa UU Pers merupakan lex privi, harus didahulukan, kalau lex specialis bahkan dispesialiskan. Jadi tidak boleh lagi memproses karya jurnalistik itu di luar hukum yang lex specialis tadi,” tegasnya.

Prof Judhariksawan juga mendorong seluruh pembelajar hukum untuk memahmi bahwa karya jurnalistik merupakan lex specialis, dan melihat sengketa jurnalis tidak semata-mata sebagai gugatan kasus perdata.

Sementara Prof Firdaus mengatakan, bahwa gugatan perdata terhadap dua media merupakan kecemasan yang berlebihan. Meskipun demikian, dia juga mengakui bahwa energi yang terkuras dalam menghadapi situasi tersebut bisa berdampak negatif bagi perusahaan Pers.

“Jadi, saya juga bertanya-tanya. Tingkat kerugian yang dialami itu, Rp700 miliar, Rp100 miliar setiap orang itu terlalu besar,” katanya.

Prof Firdaus menyarankan untuk mengklarifikasi informasi yang tidak benar dan menggunakan hak jawab jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

“Bangkrut itu bukan tentang berapa kerugian nominal, susahnya kita membangun media dan terverifikasi Dewan Pers, dan semau-maunya menyebut angka sekian ratus miliar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya mitigasi dan edukasi bagi media untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak seperti kepolisian dalam menghadapi bahaya tersebut.

Sekedar diketahui, gugatan dua media online, Herald.id dan Inikata.co.id di PN Makassar dengan nomor gugatan 3/Pdt.G/2024/PN Mks, bermula terkait pemberitaan tentang pemberhentian sejumlah pegawai Pemprov Sulsel, yang berjudul “ASN yang Dinonjobkan di Era Andi Sudirman Sulaiman Diduga Ada Campur Tangan ‘Stafsus’”

Adapun berita yang diterbitkan Herald.id pada 19 September 2023 lalu, telah memuat permintaan maaf disertai hak jawab. Namun, karena merasa tidak puas, eks pejabat publik yang merasa dirugikan atas pemberitaan itu kembali mengajukan gugata perdata di PN Makassar.

Adapun para penggugat, masing-masing Muh Hasanuddin Taiben, Andi Ilal Tasma, A Chidayat Abdullah, Arif dan Arman. Kelimanya merupakan eks Stafsus Gubernur Sulsel atau eks pejabat publik.

Para penggugat melalui kuasa hukumnya dalam tuntutan ganti kerugian dialamatkan tuntutan kerugian materil dari penggugat terhadap tergugat 3 dan 4 sebesar Rp100 miliar dan tuntutan kerugian in materil penggugat terhadap tergugat 1 sampai 4 senilai Rp 500 miliar. Begutu juga dengan tuntutan ganti kerugian terhadap tergugat 1 dan 2 sama dengan tuntutan kerugian tergugat 3 dan 4.

Berita Terkait

Leptan Nusantara, Lakukan Aksi Unjuk Rasa Menolak Hadirnya W Super Club Kota Makassar
Aliansi Pemuda Mahasiswa Pesisir AMATIR Seruduk Polda Sulsel dan Ditpolairud Polda Sulsel
Konferensi Pers Ahli Waris Nasrullah Bin Ramang Bin Manruppai Terkait Eksekusi Lahan di Jalan Cendrawasih Makassar
Ops Cipta Kondisi Malam Minggu, Polisi Jaring 20 Unit Sepeda Motor KNALPOT BRONG RACING
Farid Sitepu Dua Kali Mangkir di Sidang Kasus Kematian Virendy, Hakim : Jika Pekan Depan Tak Datang Lagi, Lakukan Panggilan Paksa
Eks Wasekjen PB HMI di Vonis 1,6 Tahun Penjara Pencemaran Nama Baik Bupati Bulukumba, Kuasa Hukum : Kami Akan Banding!
Wakil Dekan FT Unhas Akui Kematian Virendy Tanggung Jawab Panitia, Hakim : Untuk Apa Saudara Keluarkan Rekomendasi?
Mahasiwa Gelar Demonstrasi di Depan Rutan Kelas 1 Makassar

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 16:40 WIB

Leptan Nusantara, Lakukan Aksi Unjuk Rasa Menolak Hadirnya W Super Club Kota Makassar

Senin, 27 Mei 2024 - 18:13 WIB

Aliansi Pemuda Mahasiswa Pesisir AMATIR Seruduk Polda Sulsel dan Ditpolairud Polda Sulsel

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:17 WIB

Konferensi Pers Ahli Waris Nasrullah Bin Ramang Bin Manruppai Terkait Eksekusi Lahan di Jalan Cendrawasih Makassar

Minggu, 5 Mei 2024 - 08:07 WIB

Ops Cipta Kondisi Malam Minggu, Polisi Jaring 20 Unit Sepeda Motor KNALPOT BRONG RACING

Jumat, 3 Mei 2024 - 13:47 WIB

Farid Sitepu Dua Kali Mangkir di Sidang Kasus Kematian Virendy, Hakim : Jika Pekan Depan Tak Datang Lagi, Lakukan Panggilan Paksa

Selasa, 30 April 2024 - 11:02 WIB

Eks Wasekjen PB HMI di Vonis 1,6 Tahun Penjara Pencemaran Nama Baik Bupati Bulukumba, Kuasa Hukum : Kami Akan Banding!

Selasa, 30 April 2024 - 08:58 WIB

Wakil Dekan FT Unhas Akui Kematian Virendy Tanggung Jawab Panitia, Hakim : Untuk Apa Saudara Keluarkan Rekomendasi?

Senin, 29 April 2024 - 20:14 WIB

Mahasiwa Gelar Demonstrasi di Depan Rutan Kelas 1 Makassar

Berita Terbaru