Mufasyahnews.com, Makassar – Ratusan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi kemahasiswaan serta kepemudaan di Sulawesi Selatan dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis di Kota Makassar pada Senin (15/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan hampir dua tahun.
Aksi diperkirakan dimulai sekitar pukul 13.00 Wita dengan melibatkan massa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan. Sejumlah isu nasional menjadi fokus tuntutan, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilisasi nilai tukar rupiah, pengendalian harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hingga penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih serta Undang-Undang TNI/Polri.
Koordinator aksi, Muhammad Sultan, mengatakan demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai masih menjadi tantangan bagi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah perlu dikaji kembali agar lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang dinilai masih menghadapi berbagai tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.
“Kami menyerukan aksi evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada sejumlah isu yang kami angkat, mulai dari evaluasi total program MBG, stabilisasi rupiah, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghapusan Koperasi Merah Putih hingga pencabutan UU TNI/Polri,” ujar Sultan.
Ia menjelaskan, aksi akan dipusatkan di kawasan Fly Over Makassar yang selama ini menjadi salah satu titik konsolidasi berbagai gerakan mahasiswa di kota tersebut. Massa aksi juga membawa seruan untuk mendorong perbaikan kebijakan publik yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Selain kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aksi, dukungan juga datang dari kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut memastikan akan mengerahkan anggotanya untuk mengikuti demonstrasi di sejumlah lokasi berbeda.
Tidak hanya di kawasan Fly Over, massa HMI dijadwalkan menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menilai berbagai program pemerintah masih perlu dievaluasi karena belum memberikan dampak yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Pengurus HMI UMI, Syarif, menyebut kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan utama mahasiswa kembali turun ke jalan. Menurutnya, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya nilai tukar rupiah, serta naiknya biaya hidup menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Masyarakat semakin sulit. PHK terjadi di berbagai tempat. Rupiah yang melemah juga berdampak pada banyak sektor. Ini yang menjadi kegelisahan kami sehingga perlu ada evaluasi terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik yang menjadi lokasi demonstrasi guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan kondusif.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas. Ruas Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo diperkirakan menjadi kawasan yang paling terdampak akibat konsentrasi massa.
Warga yang hendak melintas di jalur tersebut disarankan menggunakan rute alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan selama aksi berlangsung.
Gelombang aksi mahasiswa di Makassar ini menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi yang belakangan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Selain menyoroti persoalan ekonomi, mahasiswa juga mengangkat berbagai isu terkait arah kebijakan politik dan program strategis pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Melalui aksi tersebut, para mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Mereka menilai dialog dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan menjadi langkah penting untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.
