Mufasyahnews.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menegaskan pengawasan ketat terhadap aparatur sipil negara (ASN) selama kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) diberlakukan. Kebijakan ini menuntut ASN tetap responsif dalam komunikasi dan koordinasi kerja meski tidak berada di kantor.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa seluruh ASN harus siap menyediakan data dan informasi kapan pun dibutuhkan pimpinan. Ia menekankan, pola kerja selama WFH tetap mengedepankan kecepatan respons serta kesiapan dalam mendukung pelayanan pemerintahan.
“Kalau kita minta data, harus siap. Bisa dibagikan lewat WhatsApp, email, dan lainnya,” ujar Munafri, Kamis (2/4/2026).
Munafri mengingatkan bahwa penerapan WFH bukan berarti mengurangi tanggung jawab ASN. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci agar koordinasi dan kinerja tetap berjalan optimal dari lokasi masing-masing.
Ia juga memberi peringatan agar ASN tidak menganggap WFH sebagai waktu libur. Seluruh pegawai, kata dia, tetap wajib menjalankan tugas secara maksimal seperti saat bekerja di kantor.
“WFH itu bukan liburan, tapi tetap bekerja dari rumah,” tegasnya.
Pemkot Makassar juga mengantisipasi potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, terutama karena pelaksanaannya jatuh pada hari Jumat yang rawan dimanfaatkan untuk pulang kampung.
Untuk menjaga kedisiplinan, sistem absensi tetap diberlakukan seperti hari kerja normal. Langkah ini dilakukan agar kehadiran dan kinerja ASN tetap terpantau selama bekerja dari rumah.
“Jangan sampai dianggap kesempatan pulang kampung. Absensi tetap seperti hari biasa,” ujar Munafri.
Di sisi lain, Pemkot Makassar tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema kerja fleksibel tambahan melalui work from anywhere (WFA). Kajian ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi saat ini, termasuk upaya mengurangi mobilitas dan penggunaan energi.
Namun, Munafri menegaskan kajian tersebut juga mempertimbangkan risiko peningkatan mobilitas ASN, termasuk potensi memanfaatkan kebijakan fleksibel untuk memperpanjang waktu di luar daerah.
“Kami masih memaksimalkan kajian ini, jangan sampai justru membuat orang pulang kampung lebih lama,” katanya.
