Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian : Lebih Baik Jadi Petani

- Admin

Senin, 26 Januari 2026 - 14:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mufasyahnews.com, Jakarta  – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian khusus. Menurutnya, skema tersebut justru berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden RI.

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Sigit usai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sigit menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPR RI yang menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia menilai, meski berada di bawah Presiden, fungsi pengawasan DPR terhadap Polri tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Institusi Polri menolak jika ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Bagi kami, posisi Polri saat ini sudah ideal sebagai alat negara yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sigit.

Ia menjelaskan, kedudukan Polri yang langsung berada di bawah Presiden memungkinkan institusi tersebut bergerak cepat saat dibutuhkan kepala negara. Sebaliknya, penempatan Polri di bawah kementerian dinilai berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan.

“Kalau Polri berada di bawah kementerian, ini berpotensi melahirkan ‘matahari kembar’. Di satu sisi Polri harus mengikuti kementerian, di sisi lain Presiden membutuhkan peran langsung Polri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga mengungkapkan pernah mendapat tawaran untuk menduduki jabatan menteri kepolisian. Namun, tawaran itu ia tolak mentah-mentah.

“Kalau harus memilih, bahkan kalau saya sendiri yang ditawari menjadi menteri kepolisian, saya lebih memilih menjadi petani,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta rapat.

Kapolri menegaskan, penempatan Polri di bawah kementerian atau menteri khusus sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, dan Presiden.

“Oleh karena itu, jika ada pilihan Polri tetap di bawah Presiden atau Polri di bawah Presiden tetapi ada menteri kepolisian, maka saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Sigit.

Ia pun meminta seluruh jajaran Polri untuk konsisten memperjuangkan posisi institusi tetap berada langsung di bawah Presiden RI.

“Saya minta seluruh jajaran memperjuangkan ini sampai titik darah penghabisan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Menaker Ajak Ojol dan Kurir Manfaatkan Diskon 50 Persen Iuran JKK-JKM, Iuran Kini Rp8.400 per Bulan
DPR Nilai Penonaktifan Massal BPJS PBI Ancam Hak Hidup Warga Miskin
Menaker Dorong Perusahaan Terapkan WFA Jelang Lebaran 2026 untuk Tekan Lonjakan Mudik
Diundang Trump ke Dewan Perdamaian, Kehadiran Prabowo Masih Tanda Tanya
Prabowo Sebut NU Membuatnya Lebih Berani Membela Kepentingan Bangsa
Munafri Rombak Besar Birokrasi Makassar 109 Pejabat Dilantik Hampir Seluruh Camat Berganti
Sahroni Dukung Bareskrim Usut Dugaan Manipulasi Pasar Modal
Prabowo Undang Puluhan Ormas Islam ke Istana Bahas Isu Nasional dan Global

Berita Terkait

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:18 WITA

Menaker Ajak Ojol dan Kurir Manfaatkan Diskon 50 Persen Iuran JKK-JKM, Iuran Kini Rp8.400 per Bulan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:10 WITA

Menaker Dorong Perusahaan Terapkan WFA Jelang Lebaran 2026 untuk Tekan Lonjakan Mudik

Senin, 9 Februari 2026 - 15:29 WITA

Diundang Trump ke Dewan Perdamaian, Kehadiran Prabowo Masih Tanda Tanya

Minggu, 8 Februari 2026 - 14:14 WITA

Prabowo Sebut NU Membuatnya Lebih Berani Membela Kepentingan Bangsa

Jumat, 6 Februari 2026 - 16:55 WITA

Munafri Rombak Besar Birokrasi Makassar 109 Pejabat Dilantik Hampir Seluruh Camat Berganti

Kamis, 5 Februari 2026 - 16:02 WITA

Sahroni Dukung Bareskrim Usut Dugaan Manipulasi Pasar Modal

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:06 WITA

Prabowo Undang Puluhan Ormas Islam ke Istana Bahas Isu Nasional dan Global

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:33 WITA

Pemerintah Siapkan Skema Work From Anywhere dan Gelontorkan Stimulus Rp12 Triliun Jelang Lebaran

Berita Terbaru