Mufasyahnews.com, Raja Ampat – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah tegas dengan menutup sementara akses wisata ke kawasan Wayag di Distrik Waigeo Barat Kepulauan. Keputusan ini diambil menyusul aksi pemalangan oleh warga yang kecewa setelah izin tambang nikel di wilayah tersebut dicabut.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, dalam keterangannya di Sorong, Kamis (12/6/2025), menegaskan bahwa penutupan ini dilakukan demi menjaga keselamatan wisatawan. Ia meminta seluruh aktivitas pariwisata di wilayah terdampak untuk dihentikan sementara waktu.
“Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigeo Barat Kepulauan ditutup sementara,” ujar Orideko.
Aksi blokade kawasan wisata oleh warga terjadi sebagai bentuk protes atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel di Raja Ampat. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas pada Senin (9/6) bersama sejumlah menteri.
Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah:
-
PT Anugerah Surya Pratama
-
PT Nurham
-
PT Melia Raymond Perkasa
-
PT Kawai Sejahtera
Warga yang terdampak kebijakan ini, terutama yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang, merasa kehilangan sumber penghasilan. Mereka pun meluapkan kekecewaan dengan menutup akses ke destinasi wisata Wayag yang terkenal dengan panorama lautnya.
Sebagai respon, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menemui warga terdampak di Pulau Manyaifun dan Batan Pele untuk mendengar langsung keluhan mereka. Orideko menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar “tikar adat” sebagai forum musyawarah bersama masyarakat adat untuk mencari jalan tengah.
“Kita sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka. Itulah yang akan kita bahas dalam kegiatan gelar tikar adat,” kata Bupati.
Ia juga mengimbau agar semua pihak menghindari konflik dan lebih mengedepankan komunikasi terbuka. “Saya minta, mari kita hindari konflik. Kita kedepankan komunikasi yang baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa kegiatan tambang di pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat bisa memberikan dampak buruk bagi lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut.
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas tambang sudah dilakukan. Namun, menurutnya, butuh waktu untuk benar-benar melihat dampak nyata dari pertambangan, terutama ketika terjadi hujan dan arus laut membawa sedimen ke wilayah pesisir.
“Dampaknya akan terlihat ketika hujan mengguyur, lalu sedimen dari daratan masuk ke laut. Ini bisa menutupi terumbu karang, lamun, dan daerah pemijahan ikan,” jelas Aris.
Sedimentasi akibat tambang disebutnya sebagai ancaman serius bagi ekosistem pesisir yang menjadi rumah bagi terumbu karang, ikan, hingga tempat wisata bahari.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu surga wisata laut dunia. Oleh karena itu, keputusan penghentian tambang ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan pariwisata di kawasan tersebut.
