Oleh : Nur Alifah
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMI
Mufasyahnews.com, Makassar – Permasalahan sampah di Kota Makassar telah menjadi isu lingkungan yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Salah satu titik krusial dari persoalan tersebut adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan sampah utama kota. Meski memiliki peran vital, berbagai tantangan mulai muncul terkait keterbatasan kapasitas lahan, sistem pengelolaan yang belum optimal, serta perilaku masyarakat yang masih kurang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Bagi masyarakat sekitar, TPA Antang bukan sekadar lokasi pembuangan sampah, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Aroma menyengat, asap pembakaran yang sesekali muncul, hingga potensi gangguan kesehatan merupakan realitas yang kerap mereka hadapi. Isu ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengajak melihat bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan setiap individu yang menghasilkan sampah.
Salah satu persoalan utama adalah kapasitas TPA yang semakin menipis. Data pemerintah menunjukkan bahwa volume sampah di Makassar mencapai ratusan ton per hari, sementara sebagian besar masuk ke TPA tanpa proses pemilahan terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan gunungan sampah semakin tinggi dan berdampak pada kualitas lingkungan. Pada musim hujan, potensi air lindi meningkat dan berisiko mencemari tanah serta sumber air. Sementara di musim kemarau, bau menyengat dan gas metana yang mudah terbakar menjadi ancaman tersendiri.
Budaya masyarakat dalam mengelola sampah juga masih perlu banyak dibenahi. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, minimnya pemilahan sampah dari rumah, dan rendahnya partisipasi dalam program bank sampah turut memperparah penumpukan di TPA Antang. Padahal, jika pemilahan dilakukan dari sumber seperti memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang signifikan. Banyak kota di negara lain telah membuktikan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam menekan beban pengelolaan sampah.
Persoalan ini juga memiliki dimensi sosial. Keberadaan para pemulung yang menggantungkan hidup pada TPA merupakan bagian dari dinamika yang sering luput dari perhatian. Mereka berperan dalam mengurangi sampah yang dapat didaur ulang, namun bekerja dalam kondisi yang tidak selalu aman atau sehat. Tanpa perlindungan dan fasilitas keselamatan kerja, mereka rentan terhadap cedera maupun penyakit. Pengelolaan TPA yang lebih modern tidak seharusnya menghilangkan mata pencaharian mereka, tetapi justru dapat mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih manusiawi dan terstruktur.
Isu pencemaran bau dan udara juga menjadi persoalan yang cukup mencolok. Beberapa warga yang tinggal di sekitar TPA kerap mengeluhkan menurunnya kualitas udara, terutama pada malam hari. Meski pemerintah telah melakukan upaya pengurangan bau melalui penutupan sampah dengan tanah atau penggunaan bahan penetral, hal ini masih belum sepenuhnya efektif karena volume sampah terus meningkat. Pembakaran ilegal yang sesekali terjadi, meskipun telah dilarang, juga menimbulkan asap berbahaya yang mengandung partikel polutan dan berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia.
Dari sisi tata kelola, TPA Antang sebenarnya telah direncanakan untuk beralih ke model sanitary landfill, yakni sistem pengelolaan sampah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, realisasi sistem ini membutuhkan biaya besar, infrastruktur memadai, serta dukungan masyarakat. Tanpa perubahan paradigma, TPA akan tetap menjadi titik akhir penampungan tanpa proses pengolahan berarti. Padahal, jika sistem sanitary landfill atau bahkan waste-to-energy diterapkan, sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti kompos atau energi listrik.
Pendekatan edukatif juga perlu diperkuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Masalah sampah bukan hanya persoalan tempat, tetapi juga persoalan kebiasaan. Edukasi mengenai pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang harus diperkuat di sekolah, lingkungan RT/RW, dan komunitas lokal. Tanpa perubahan pola pikir, sebesar apa pun kapasitas TPA ditingkatkan, pada akhirnya tetap akan penuh. Selain itu, keterlibatan pemuda dan komunitas lokal menjadi harapan besar dalam mendorong perubahan. Gerakan kecil seperti pembersihan sungai, kampanye bebas plastik, dan bank sampah komunitas mulai tumbuh di Makassar. Inisiatif ini perlu diperkuat sebagai gerakan berkelanjutan, bukan kegiatan seremonial semata.
Pada akhirnya, persoalan TPA Antang adalah cerminan bagaimana sebuah kota menghadapi perubahan zaman. Makassar sebagai kota besar dituntut untuk tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara ekologis. TPA Antang tidak boleh menjadi simbol beban lingkungan, melainkan harus dikelola sebagai bagian dari solusi. Pemerintah perlu mempercepat modernisasi sistem pengelolaan sampah, masyarakat harus lebih disiplin dalam memilah sampah, dan sektor swasta harus mengambil peran dalam pengurangan sampah dari produk yang mereka hasilkan.
Isu ini sederhana tetapi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap sampah yang dibuang memiliki perjalanan panjang hingga akhirnya mencapai TPA Antang. Mengkritisi persoalan ini bukan berarti menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengingatkan bahwa semua pihak memiliki andil dalam menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jika perubahan dimulai dari kesadaran diri, maka mewujudkan Makassar sebagai kota yang peduli lingkungan bukanlah hal yang mustahil.
