Mufasyahnews.com, Makassar – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang belakangan menjadi polemik publik. Klarifikasi itu ia sampaikan saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat (28/11/2025).
Jokowi menekankan satu-satunya bandara di Morowali yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo, yang dibangun oleh pemerintah. “Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa? Sudah lupa,” ujar Jokowi.
Ia menyebut Bandara IMIP kemungkinan merupakan fasilitas milik swasta, bukan aset pemerintah. Menanggapi tudingan yang mengaitkan dirinya dengan peresmian bandara tersebut, Jokowi memilih santai. “Ya semuanya kan hal yang nggak baik ditariknya ke saya,” tuturnya.
Polemik keberadaan Bandara IMIP mencuat setelah beberapa unggahan di media sosial menghubungkan bandara itu dengan peresmian bandara di Morowali oleh Jokowi pada 2018. Sorotan publik semakin menguat setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, mulai dari keamanan, bea cukai, hingga imigrasi.
“Ternyata di Indonesia ada bandara tanpa otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa keamanan, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi,” tulis Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagram @satgaspkhofficial, Rabu (26/11). Satgas juga menyebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sempat merasa ada kejanggalan saat tiba di lokasi karena aktivitas penerbangan berlangsung tanpa pengawasan.
Isu tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan analis. Peneliti ISDS, Edna Caroline, menilai keberadaan bandara tanpa aparatur negara berpotensi menimbulkan kerawanan. Ia menekankan perlunya keberadaan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di fasilitas tersebut. Menurut Edna, kondisi semacam ini terjadi akibat celah administratif dan lemahnya regulasi di kawasan industri.
“Bandara itu beroperasi sejak 2019. IMIP sendiri berdiri sejak 2010, tapi kemudian berkembang pada era Jokowi,” katanya.
