Mufasyahnews.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan pandangannya terkait aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menyikapi langkah pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Geopark Raja Ampat, Anindya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kalau kita bicara Raja Ampat, itu merupakan kawasan pariwisata internasional yang menjadi kebanggaan Indonesia. Jadi, mesti dijaga dengan baik. Namun saya percaya bahwa Kementerian ESDM tahu benar bagaimana mencari keseimbangan atau equilibrium,” ujar Anindya dalam pernyataannya pada Rabu, 11 Juni 2025.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di dalam kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Sementara satu perusahaan, yakni PT Gag Nikel yang beroperasi sedikit di luar kawasan geopark, masih diizinkan melanjutkan aktivitasnya dengan pengawasan ketat.
KADIN menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dan terukur dalam pengelolaan tambang. Anindya menambahkan bahwa kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan cooling-down period, evaluasi menyeluruh atas analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta penataan ulang sistem izin dan pengolahan sumber daya alam.
“Yang terpenting, jangan sampai eksploitasi sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak. Harus ada keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal dan pelestarian ekosistem bagi generasi mendatang,” tambahnya.
KADIN Indonesia mendukung penuh langkah strategis pemerintah dalam menata ulang arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan harapan agar sektor pariwisata dan pertambangan dapat berjalan seimbang demi kemajuan Indonesia.
