Program Keluarga Harapan Bukan Milik Partai Politik Tertentu

- Admin

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH)

Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH)

Mufasyahnews.com, Makassar – Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH). Perlu diketahui bahwa Program tersebut merupakan bantuan sosial Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Misi besar dari program PKH adalah menurunkan kemiskinan mengingat jumlah penduduk miskin indonesia pada tahun 2023 mencapai 25,90 juta orang. Tentunya dengan program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka jumlah penduduk miskin di indonesia.

Namun, dalam beberapa hari ini, di beberapa wilayah di Sulsel seperti Pinrang, Sidrap, Luwu, Enrekang, Palopo dan Tana Toraja  Muncul isu bahwa kehadiran PKH merupakan program sebuah partai politik. Apabila pada Pemilu 2024, caleg-caleg partai tersebut tidak mendapatkan kursi di DPR, maka program tersebut akan dihentikan.

Terdengar Masyarakat “diintimidasi” oleh caleg dan tim sukses sebuah partai politik peserta pemilu. Warga miskin penerima PKH diancam tidak akan menerima lagi bantuan tersebut, bila caleg-caleg dari partai tersebut tidak mendapatkan kursi di DPR baik daerah maupun pusat.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini masyarakat harus mengetahui bahwa PKH merupakan program pemerintah pusat yang pengelolaannya melalui kementerian sosial dan ditingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas sosial.

“Jadi bila ada yang mengaku bahwa partai tertentu memiliki kewenangan dapat menghentikan atau melanjutkan PKH, tentu saja itu bohong. Karena partai politik apa pun tidak punya kewenangan itu. Program subsidi merupakan programnya pemerintah. Bukan program caleg, apalagi program satu partai. Bagi masyarakat penerima Program  Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak panik. “jangan terkecoh dengan perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selama program itu masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka tidak ada yang bisa menghentikan nya”.

Berita Terkait

Refleksi Hari Komunikasi Internasional: Tantangan Studi Komunikasi di Era Inovasi dan Distrupsi Sosial
Dimensi Komunikasi Vertikal Puasa Ramadan Melahirkan Kesalehan Horizontal
Komunikasi Virtual dan Ekspresi Semangat Menyambut Bulan Ramadhan 1445 Hijriah
Melawan Stigma HIV/AIDS: Peran Kita Sebagai Mahasiswa
Pengurus Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Sulawesi Selatan akan Gelar Tudang Sipulung dan Rapat kerja
Digitalisasi, Cut Off Analog dan Nasib Penyiaran Lokal
Etika dan Budaya Kehidupan Kampus
Wujudkan Pelaksanaan Pemilu Berintegritas Dan Profesional

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 08:33 WIB

Refleksi Hari Komunikasi Internasional: Tantangan Studi Komunikasi di Era Inovasi dan Distrupsi Sosial

Senin, 18 Maret 2024 - 15:50 WIB

Dimensi Komunikasi Vertikal Puasa Ramadan Melahirkan Kesalehan Horizontal

Minggu, 10 Maret 2024 - 14:53 WIB

Komunikasi Virtual dan Ekspresi Semangat Menyambut Bulan Ramadhan 1445 Hijriah

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:51 WIB

Program Keluarga Harapan Bukan Milik Partai Politik Tertentu

Rabu, 6 Desember 2023 - 07:08 WIB

Melawan Stigma HIV/AIDS: Peran Kita Sebagai Mahasiswa

Sabtu, 11 November 2023 - 08:14 WIB

Pengurus Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Sulawesi Selatan akan Gelar Tudang Sipulung dan Rapat kerja

Senin, 16 Oktober 2023 - 08:41 WIB

Digitalisasi, Cut Off Analog dan Nasib Penyiaran Lokal

Jumat, 15 September 2023 - 16:57 WIB

Etika dan Budaya Kehidupan Kampus

Berita Terbaru