Program Keluarga Harapan Bukan Milik Partai Politik Tertentu

- Admin

Minggu, 4 Februari 2024 - 07:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH)

Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH)

Mufasyahnews.com, Makassar – Dosen Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan asal Universitas Muhammadiyah Palopo Satrio Angga Murti, S.E., M.Si heran dengan berita adanya caleg dari partai politik yang mengaku sebagai pemilik program keluarga harapan (PKH). Perlu diketahui bahwa Program tersebut merupakan bantuan sosial Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Misi besar dari program PKH adalah menurunkan kemiskinan mengingat jumlah penduduk miskin indonesia pada tahun 2023 mencapai 25,90 juta orang. Tentunya dengan program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka jumlah penduduk miskin di indonesia.

Namun, dalam beberapa hari ini, di beberapa wilayah di Sulsel seperti Pinrang, Sidrap, Luwu, Enrekang, Palopo dan Tana Toraja  Muncul isu bahwa kehadiran PKH merupakan program sebuah partai politik. Apabila pada Pemilu 2024, caleg-caleg partai tersebut tidak mendapatkan kursi di DPR, maka program tersebut akan dihentikan.

Terdengar Masyarakat “diintimidasi” oleh caleg dan tim sukses sebuah partai politik peserta pemilu. Warga miskin penerima PKH diancam tidak akan menerima lagi bantuan tersebut, bila caleg-caleg dari partai tersebut tidak mendapatkan kursi di DPR baik daerah maupun pusat.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini masyarakat harus mengetahui bahwa PKH merupakan program pemerintah pusat yang pengelolaannya melalui kementerian sosial dan ditingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas sosial.

“Jadi bila ada yang mengaku bahwa partai tertentu memiliki kewenangan dapat menghentikan atau melanjutkan PKH, tentu saja itu bohong. Karena partai politik apa pun tidak punya kewenangan itu. Program subsidi merupakan programnya pemerintah. Bukan program caleg, apalagi program satu partai. Bagi masyarakat penerima Program  Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak panik. “jangan terkecoh dengan perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selama program itu masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, maka tidak ada yang bisa menghentikan nya”.

Berita Terkait

Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UMPalopo Raih Akreditasi “Unggul” dari LAMEMBA
Kunjungi Kantor Ombudsman Danny Pomanto Tekankan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Syair-syair Bugis Merepresentasikan Pandangan Sulapa’ Eppa’
Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Dua Korban Meninggal dan Satu Luka
Walikota Makassar Menerima Tanda Kehormatan Karya Bakti Putera Indonesia dari Purna Paskibraka Indonesia
Aksi Untuk Desember Menjelang Diklat Batch 5 Komunitas Relawan Milenial Makassar
Polisi Ungkap Alasan 3 Tersangka Pemerasan PPDS Undip Tidak Ditahan
Beri Pelayanan Terbaik untuk Korban Danny Pomanto Intruksi OPD Siaga Banjir 24 Jam

Berita Terkait

Rabu, 15 Januari 2025 - 21:52 WITA

Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UMPalopo Raih Akreditasi “Unggul” dari LAMEMBA

Rabu, 15 Januari 2025 - 18:55 WITA

Kunjungi Kantor Ombudsman Danny Pomanto Tekankan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Senin, 30 Desember 2024 - 15:42 WITA

Syair-syair Bugis Merepresentasikan Pandangan Sulapa’ Eppa’

Kamis, 26 Desember 2024 - 13:38 WITA

Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Dua Korban Meninggal dan Satu Luka

Kamis, 26 Desember 2024 - 13:28 WITA

Walikota Makassar Menerima Tanda Kehormatan Karya Bakti Putera Indonesia dari Purna Paskibraka Indonesia

Kamis, 26 Desember 2024 - 06:59 WITA

Aksi Untuk Desember Menjelang Diklat Batch 5 Komunitas Relawan Milenial Makassar

Rabu, 25 Desember 2024 - 17:51 WITA

Polisi Ungkap Alasan 3 Tersangka Pemerasan PPDS Undip Tidak Ditahan

Rabu, 25 Desember 2024 - 17:38 WITA

Beri Pelayanan Terbaik untuk Korban Danny Pomanto Intruksi OPD Siaga Banjir 24 Jam

Berita Terbaru